Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Indonesia Tonjolkan Islamic Social Finance di Pertemuan Bali

Kamis 13 Sep 2018 18:30 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolanda

Panitia penyelenggara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) 2018 memastikan acara yang akan dihelat di Bali, 8-14 Oktober mendatang bebas dari vendor asing.

Panitia penyelenggara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) 2018 memastikan acara yang akan dihelat di Bali, 8-14 Oktober mendatang bebas dari vendor asing.

Foto: Republika/Mutia Ramadhani
Ziswaf perlu diakui posisinya sebagai instrumen keuangan untuk kemajuan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islamic social finance atau keuangan sosial syariah akan menjadi inisiatif Indonesia dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 di Bali pada Oktober mendatang. Keuangan sosial syariah dinilai sebagai potensi besar yang dapat meningkatkan perekonomian global.

Keuangan sosial syariah yang dimaksud adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Ziswaf ini dinilai perlu diakui posisinya dalam ranah internasional sebagai instrumen keuangan yang memiliki potensi untuk kemajuan ekonomi.

"Dalam pertemuan yang dihadiri otoritas keuangan seluruh dunia itu, kita ingin me-mainstreaming-kan potensi dana sosial syariah," kata Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Muh Anwar Bashori dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Kamis (13/9).

Indonesia berencana meluncurkan sebuah inisiatif dalam bentuk produk keuangan syariah yang bersifat sosial di pertemuan akbar dengan lebih dari 2.000 agenda ini. Produknya menghubungkan instrumen keuangan sukuk dengan wakaf.

Anwar mengatakan produk ini masih dalam tahap pengembangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan sejumlah institusi terkait termasuk Badan Wakaf Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melahirkan produk tersebut.

Produk yang menyasar wakaf tunai ini harus dijamin keamanannya 100 persen, termasuk dalam hal legalitas dan managemen risikonya. Anwar ingin Indonesia sebagai negara Muslim yang besar, bisa menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keuangan syariah.

"Dalam diskusi tingkat tinggi, kita ingin mengupayakan bagaimana dana sosial syariah ini menjadi bagian dari inisiatif global," kata dia.

Formulasi tersebut dinilai perlu menjadi kolaborasi global sehingga membawa kemanfaatan yang lebih besar. Saat ini, pemanfaatan dana sosial syariah masih pararel dan terpisah-pisah. Seperti misalkan Arab Saudi dengan zam-zam towernya yang merupakan hasil wakaf tapi bisa produktif memberikan manfaat berkelanjutan.

Kepala Satgas IMF-WB 2018, Peter Jacobs mengatakan Indonesia adalah negara pertama yang mengusung keuangan syariah masuk dalam topik utama pertemuan IMF dan World Bank. Sehingga, perlu ada terobosan yang juga relevan dan hasilnya dapat menjadi referensi bagi negara lain.

"Pertemuan ini menjadi acara pertama yang membahas ekonomi syariah dan finance, ke depan, tentu ini akan menjadi referensi ketika kita bicara ekonomi dan syariah," katanya.

Pertemuan tahunan IMF-WB akan berlangsung di Bali pada 9-17 Oktober 2018 dihadiri oleh Presiden Indonesia selaku tuan rumah, Managing Director IMF, Bank Dunia, petinggi Bank Sentral juga menteri-menteri keuangan dari 189 negara di dunia. Selain itu, korporasi, pengusaha, lembaga keuangan swasta, dan pelaku ekonomi dari hulu ke hilir.

Isu lain yang akan diangkat yakni peran perempuan, pariwisata, perubahan iklim dan lainnya. Sementara isu utama dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia adalah isu keuangan dan moneter, ekonomi dan keuangan digital, infrastruktur keuangan dan ekonomi digital ekonomi, serta keuangan dan ekonomi syariah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA