Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Bukalapak: Transaksi di Media Sosial Juga Harus Kena Pajak

Rabu 21 Februari 2018 22:24 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini

Belanja daring (Online) lewat ponsel pintar

Belanja daring (Online) lewat ponsel pintar

Foto: VOA
Perlakuan tarif pajak sama dinilai bisa memastikan kesetaraan persaingan usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu penyelenggara e-commerce di Indonesia, Bukalapak, tak keberatan dengan usulan pajak 0,5 persen yang rencananya dikenakan pada aktivitas perdagangan online.

Namun begitu, Chief Financial Officer (CFO) Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan, tarif pajak yang sama juga harus dibebankan pada media sosial. Sebab, media sosial banyak dimanfaatkan untuk berjualan online.

"Mengenai tarif, kami mengapresiasi. Dalam pelaksanaan kami berharap tidak hanya di media tertentu saja yaitu marketplace. Tetapi juga media lain yang digunakan orang untuk bertransaksi e-commerce termasuk media sosial," kata Fajrin, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (21/2).

Ia menegaskan, pemerintah harus menerapkan perlakuan tarif pajak yang sama demi memastikan ada kesetaraan level dalam persaingan usaha online.

Sebelumnya, usulan mengenai besaran pajak e-commerce disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menjadi acara dalam seminar yang bertajuk ekonomi digital. Airlangga mengusulkan pajak penghasilan untuk e-commerce sebesar 0,5 persen.

Baca juga: Menteri Bambang Khawatirkan Dampak Barang Impor di Ecommerce

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Belgia Menang Atas Panama 3-0

Selasa , 19 Juni 2018, 00:22 WIB