Sabtu, 7 Zulhijjah 1439 / 18 Agustus 2018

Sabtu, 7 Zulhijjah 1439 / 18 Agustus 2018

Ratu Maxima Sarankan RI Perbaiki Ekosistem Inklusi Keuangan

Selasa 13 Februari 2018 15:19 WIB

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nur Aini

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima (kiri) melakukan Veranda Talk di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2).

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima (kiri) melakukan Veranda Talk di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Program pemerintah diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyarankan Indonesia perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung peningkatan inklusi keuangan. Usai berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan itu menyambangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution guna memantau perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dan berdiskusi.

"Dari diskusi tadi, saran dia (Ratu Maxima) yang cukup jelas adalah Indonesia perlu mengembangkan ekosistem sehingga market driven dari kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu perbaikan yang harus kita lakukan," ujar Darmin di Jakarta, Selasa (13/2).

Darmin mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Ratu Maxima ke Indonesia. Dalam kunjungan terakhir pada 2016, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Darmin mengatakan, saat ini program-program pemerintah telah diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan. Hal itu seperti program bantuan untuk pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kita tadi jelaskan program-program pemerintah itu sekarang sudah pakai rekening," ujar Darmin.

Menurut Darmin, saat ini telah terjadi peningkatan persentase masyarakat yang sudah memiliki rekening. "Persoalannya ukuran awal waktu 2016 itu menggunakan survei Bank Dunia dan karena dia yang buat surveinya kita tidak bisa hitung sekarang sudah berapa (tingkat inklusi keuangan). Kita tahu berapa jumlah yang sudah buka rekening tapi kan tidak apple to apple," ujar Darmin.

Pemerintah menargetkan untuk bisa mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019. Sementara itu, hingga akhir 2017, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengaku rasio keuangan inklusif sudah mencapai 63 persen dari total penduduk Indonesia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES