Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

Melerai Simpul Kemiskinan di Sumatra Barat

Selasa 13 February 2018 05:12 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Budi Raharjo

Kondisi desa di Mentawai. (ilustrasi)

Kondisi desa di Mentawai. (ilustrasi)

Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di nagari-nagari, setingkat desa.

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Provinsi Sumatra Barat, senasib dengan banyak daerah lainnya di Indonesia, masih menghadapi tantangan berat untuk menekan angka kemiskinan. Apalagi Sumbar memiliki tiga kabupaten yang masih terkungkung dalam status 'daerah tertinggal'. Ketiganya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupatun Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data termutakhir yang digunakan Pemprov Sumbar tahun 2018 ini, angka persentase penduduk miskin di Kepulauan Mentawai mencapai 14,96 persen. Sementara Solok Selatan dan Pasaman Barat masing-masing memiliki 7,33 persen dan 7,05 persen penduduk miskin. Sebagai gambaran, per September 2017 lalu persentase penduduk miskin di seluruh Sumbar sebesar 6,75 persen atau sebanyak 359.900 jiwa.

Tingkat keparahan ketertinggalan sebuah daerah juga bisa dilihat dari jarak rata-rata akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan dasar. Di Mentawai, anak-anaknya harus menempuh 24,95 kilo meter (km) dari rumah menuju sekolah-sekolah. Mentawai memang masih cukup payah dalam hal akses transportasi.

Di sana, masyarakat masih mengandalkan jalur sungai sebagai salah satu akses termudah menuju desa-desa tetangga dan ibu kota kecamatan. Sementara itu, Solok Selatan lebih beruntung. Meski masih tergolong daerah tertinggal, rata-rata anak sekolah hanya menempuh 2,25 km untuk menuju fasilitas pendidikan terdekat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat merilis, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di nagari-nagari, setingkat desa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebanyak 5,11 persen dari total penduduk.

Sementara di perdesaan, angkanya lebih tinggi yakni 7,94 persen. Dari data statistik tersebut ketahuan bahwa perdesaan masih menyumbang porsi kemiskinan yang cukup tinggi, termasuk yang ada di Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai yang wilayahnya memang terdiri dari desa-desa.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat lantas tak tinggal diam untuk mengurai serabut persoalan kemiskinan di Sumatra Barat. Sumbar masih harus berlomba-lomba dengan provinsi lain yang sama-sama berlari untuk mengentaskan kabupaten-kabupatennya agar keluar dari zona tertinggal. Masalah yang ada kemudian dicoba dilerai satu persatu, dicari apa prioritas yang harus dilakukan.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengumpulkan bupati dari ketiga kabupaten tertinggal di Sumatra Barat untuk mendiskusikan hal ini. Menurutnya, akselerasi pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal harus segera dilakukan lantaran pemerintah pusat menargetkan sebanyak 80 daerah di Indonesia bakal bebas dari embel-embel 'tertinggal' pada 2019 nanti. Sumbar, lanjutnya, harus menyumbang tiga nama dalam daftar 80 daerah yang status 'tertinggal'-nya dicabut nanti.

Sejumlah langkah pun disusun. Nasrul menyebutkan, sektor pariwisata harus digenjot untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan ini, menurutnya, sedikit banyak bisa menambal beberapa pos anggaran untuk pembangunan di pelosok.

Kedua, menurut Nasrul, Pemprov Sumbar akan melibatkan swasta untuk masuk dalam pembangunan di ketiga daerah tertinggal. Caranya tentu melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN di Sumbar, seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, atau perusahaan pelat merah lainnya akan diminta fokus menyalurkan CSR-nya ke ketiga kabupaten yang masih berstatus tertinggal.

Langkah ketiga adalah peningkatan arus investasi yang masuk ke daerah. Nasrul menjamin, melalui sejumlah kemudahan berusahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi yang sudah dibuat, makin banyak modal yang mengalur masuk dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mentawai misalnya, memiliki potensi kuat dalam bidang pariwisata. Sementara Solok Selatan bisa menambah PAD dari sektor energi baru terbarukan, dalam hal ini panas bumi. Sementara Pasaman Barat, bisa terbantu dengan beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang.

"Tapi dari sekian itu, yang menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan dan jembatan," ujar Nasrul, usai memimpin rakor di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Senin (12/2).

Nasrul memandang, infrastruktur jalan menjadi kunci terbukanya ketiga peluang yang disebutkan sebelumnya. Bila jalan sudah ada, maka pariwisata bisa meningkat, PAD tumbuh, investor akan lebih tertarik untuk masuk, dan CSR perusahaan juga akan lebih mudah disalurkan. Intinya, menurut Nasrul, infrastruktur jalan menjadi kunci. Sementara indikator ketertinggalan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ia yakini akan ikut membaik bila akses jalan terpenuhi.

photo

Siswa-siswi sekolah dasar (SD) mengikuti upacara bendera di sebuah SDN di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. (ilustrasi) (Antara/Hafidz Mubarak A.)

Menjawab tantangan ini, Pemprov Sumatra Barat berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2018, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, atau dimasukkan dalam Rancangan APBD 2019 mendatang. Nasrul juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan sejumlah proyek jalan di ketiga kabupaten tertinggal.

Catatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, masih ada 37 km panjang ruas jalan dari Padang Aro menuju Pulau Punjung yang masih rusak. Tak hanya itu, di ruas jalan provinsi itu, masih ada 4 jembatan kayu. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik ini yang diyakini menghambat arus distribusi dari Solok Selatan menuju Dharmasraya yang dilalui lintas Sumatra.

"Harapan kami ke provinsi, memberi bantuan untuk membangun sisa jalan yang rusak ini. Karena kami yakin, konektivitas yang baik menjadi kunci Solok Selatan lebih maju," ujar Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menambahkan, kemiskinan di daerah yang ia pimpin disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Hal ini tercermin dari angka inflasi yang tinggi di Sumatra Barat, yang di atas 4 persen. Tingginya tingkat inflasi salah satunya disebabkan distribusi komoditas yang tersendat oleh sulitnya akses jalan.

Yudas memandang bahwa sudah saatnya Pemprov Sumbar sejalan dengannya dalam menaruh fokus pembangunan di Mentawai. Dibanding sektor lainnya, Yudas menilai bahwa pembangunan jalan menjadi yang paling penting saat ini.

"Kalau akses jalan bagus, ekonomi tumbuh, sumber daya di desa akan keluar. Kalau boleh saya katakan, yang lain jangan lah dulu, Fokus ke ini aja dulu, ke jalan," jelas Yudas.

Salah satu solusi yang sedang dikebut adalah pembangunan Trans-Mentawai, sebuah jalur yang menghubungkan desa-desa di pulau. Catatan terakhir tahun 2017, baru 95,23 km jalan Trans-Mentawai yang terbangun di Pulau Siberut dari targetnya 187,2 km.

Sementara di Pulau Pagai Selatan, baru terbangun 5 km jalan Trans-Mentawai dari targetnya 66 km. Sementara kondisi di Pulau Sipora dan Pagai Utara masih lebih mending dengan progres pembangunan di atas 50 persen.

Poinnya, ketiga kabupaten tertinggal di Sumatra Barat butuh percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Pemprov Sumbar, menurut Wakil Gubernur Nasrul Abit, terus melanjutkan komitmennya untuk menggenjot pembangunan yang ada. Di samping tentunya program-program pendukung untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga dilakukan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Pentas Seniman Bandung Peduli Lombok

Selasa , 14 August 2018, 23:59 WIB