Kamis, 6 Zulqaidah 1439 / 19 Juli 2018

Kamis, 6 Zulqaidah 1439 / 19 Juli 2018

Pemerintah Didorong Kaji Dampak Registrasi Prabayar

Senin 09 April 2018 11:26 WIB

Red: Ratna Puspita

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) membentangkan spanduk dan poster, saat berunjuk rasa menolak pembatasan registrasi kartu prabayar telepon seluler satu NIK untuk tiga kartu.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) membentangkan spanduk dan poster, saat berunjuk rasa menolak pembatasan registrasi kartu prabayar telepon seluler satu NIK untuk tiga kartu.

Foto: Antara/R. Rekotomo
Dampak yang dikaji terutama terkait dengan pelaku bisnis penjualan kartu prabayar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkaji kembali dampak dari aturan registrasi kartu prabayar. Dampak yang dikaji terutama terkait dengan pelaku bisnis penjualan kartu prabayar. 

Politikus Partai Golkar itu mengatakan aturan registrasi prabayar terutama Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. "Saya meminta Menteri Kominfo Rudiantara untuk mengkaji kembali dampak dari aturan registrasi tersebut terhadap pelaku bisnis outlet, sehingga bisa 'win-win solution'," kata Bobby di Jakarta, Senin (9/8.

Dia menjelaskan, di satu pihak, negara perlu menjaga data pengguna pribadi dalam konteks registrasi tersebut. Di sisi lain, menurut dia, pihak operator juga bisa bersinergi dengan pelaku bisnis outlet agar jangan sampai menimbulkan kerugian atas investasi bisnis yang termasuk padat karya tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI), Abas dengan tegas menolak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Abas menilai, dalam aturan tersebut, salah satu aturan yang mengejutkan pedagang seluler adalah ketentuan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya boleh untuk registrasi tiga nomor saja. "Kartu perdana prabayar sudah jadi komoditas utama dlm pasar seluler yang memiliki nilai jual lebih ketimbang pulsa, sedangkan outlet merupakan bagian paling menentukan dari ekosistem pasar seluler sejak awal hingga kini di Indonesia," ujar Abas.

Karena itu dia menilai aturan yang membatasi registrasi mandiri, sehingga tentu saja sangat merugikan outlet, dimana terdapat lebih dari lima juta jiwa warga masyarakat Indonesia yang bergantung dari outlet.

Abas mengatakan akan mengawal janji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) mengenai sistem registrasi untuk outlet, maksimal akhir bulan ini. "Sistem registrasi untuk outlet ini wajib berkesinambungan dan tidak ada ketentuan dicabut sewaktu-waktu," katanya. 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA