Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Transaksi Keuangan Elektronik Masih Miskin Peminat

Sabtu 24 February 2018 06:30 WIB

Rep: Melisa Riska Putri / Red: Reiny Dwinanda

Transaksi keuangan yang memanfaatkan sistem pembayaran online. (Ilustrasi)

Transaksi keuangan yang memanfaatkan sistem pembayaran online. (Ilustrasi)

Foto: acb.com.vn
Baru 7,5 persen pengguna internet memanfaatkan layanan transaksi keuangan elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetrasi layanan internet ternyata tak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pengguna transaksi elektronik. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna layanan internet. "Sayangnya baru 7,5 persen dari keseluruhan pengguna layanan internet memanfaatkan jaringan internet untuk transaksi keuangan elektronik," ujarnya,  Jumat (23/2).

Noviani mengungkapkan, rendahnya transaksi keuangan digital mengindikasikan masih rendahnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran online. Ia pun memandang perlu adanya literasi mengenai tranaksi digital secara merata, baik terhadap masyarakat rural, perbatasan, maupun urban.

Pemerintah dan perbankan harus secara aktif memberikan pemahaman akan kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dari transaksi keuangan elektronik. Transaksi elektronik memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus ke bank maupun mesin ATM terdekat. Faktor keamanan yang terjamin juga harus ditonjolkan agar masyarakat mencoba beralih melakukan transaksi keuangan secara online

Di lain sisi, Noviani mengingatkan agar pemerintah fokus menangani kejahatan siber. Inilah yang merupakan salah satu pemicu trauma dan ketidakpercayaan masyarakat atas keamanan data pribadi mereka di jejaring internet.

Transaksi digital dapat menjadi salah satu alternatif pemerintah untuk dapat meningkatkan financial inclusion yang merupakan suatu bentuk pendalaman layanan keuangan dengan menggunakan digitalisasi. Transaksi ini ditargetkan mencapai 75 persen pada akhir 2019.

"Dengan demikian, pemerintah dapat memfasilitasi keuangan masyarakat yang selama ini minim atau tidak terjamah oleh masyarakat rural," ujar dia. 

Transaksi keuangan elektronik diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar yang akan memengaruhi tingkat inflasi. Noviani mengatakan, kontrol terhadap suku bunga bukan lagi menjadi satu-satunya cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

"Berkurangnya jumlah uang beredar secara tidak langsung juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat," kata dia.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Ketika Belgia Benamkan Tunisia

Ahad , 24 June 2018, 11:38 WIB