Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

AS Gagal Selamatkan Anggaran Negara

Senin 04 Mar 2013 11:48 WIB

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Nidia Zuraya

Krisis ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kian parah membuat ribuan warga hidup menggelandang

Krisis ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kian parah membuat ribuan warga hidup menggelandang

Foto: presstv

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kongres di Gedung Putih menyimpulkan Negara Adi Daya Amerika Serikat (AS) akhirnya gagal mencari solusi menyelamatkan anggaran hingga akhir Februari kemarin. Jika tak ada lagi alternatif terakhir, negara pimpinan Presiden Barack Obama ini tak mampu menghindari pemangkasan anggaran hingga 85 miliar dolar AS yang harus dilakukan pada 30 September mendatang.

Partai Republik dan Partai Demokrat mengemukakan satu-satunya cara untuk menjinakkan defisit anggaran pemerintah AS dalam jangka panjang adalah memperlambat penyaluran dana jaring pengaman sosial. Ini termasuk di dalamnya program jaminan sosial Medicare dan Medicaid untuk orang tua, kaum cacat, orang miskin yang semakin hari semakin mahal karena sebagian besar segmen penduduk Amerika sudah menyentuh usia tua dan masa pensiun.

Obama menolak usulan tersebut mentah-mentah. Ia tetap bersikeras mengusulkan rumus lain untuk pengurangan defisit, yaitu meningkatkan penerimaan pajak baru yang signifikan. Namun sejauh ini, ide Obama itu ditolak oleh Partai Republik dan Demokrat. "Reformasi pajak sebetulnya bisa mendatangkan pendapatan yang signifikan untuk menurunkan defisit. Namun Republik dan Demokrat tampaknya menghindarinya," kata Ekonom Senior Gedung Putih, Gene Sperling, dikutip dari Reuters, Senin (4/3).

Pecah kongres tanpa hasil apa-apa akhir pekan lalu menyebabkan pemerintah AS tak punya pilihan lain kecuali menunggu bom waktu hingga 30 September mendatang. Batas waktu itu merupakan alarm dimana mereka secara otomatis harus memotong anggaran hingga 85 miliar dolar AS. Demokrat memprediksi pemotongan otomatis ini akan menyebabkan lalu lintas udara mengalami keterlambatan, kekurangan pasokan daging dan bahan makanan lain, serta ratusan ribu pegawai negeri sipil di Amerika akan mengambil cuti.

Akhir-akhir ini, antara kubu Republik dan Demokrat sebetulnya saling mengirimkan sinyal bahwa mereka bersedia berkompromi untuk mengakhiri kebuntuan reformasi hak dan reformasi pajak yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Pekan lalu, Senator Konservatif dari Partai Republik di South Carolina, Lindsey Graham, menyatakan ia bersedia mengumpulkan dana pajak baru hingga 600 miliar dolar AS, sehingga Demokrat bisa menghentikan rencana penyaluran dana jaring pengaman sosial sebagai bagian dari kesepakatan anggaran jangka panjang.

Beberapa hari kemudian, Senator Liberal Partai Demokrat dari Maryland, Ben Cardin, mengatakan ia telah berbicara dengan Pimpinan Senator Partai Demokrat, Harry Reid, tentang kemungkinan penggantian pemotongan belanja otomatis dengan bauran reformasi hak dan kenaikan pajak. "Demokrat tahu, kami harus melakukan reformasi hak, dan Republik juga tahu bahwa mereka harus meningkatkan pendapatan negara," katanya.

Kalangan ekonom sebetulnya menyadari bahwa pengetatan anggaran ini ibarat obat berdosis tinggi yang harus ditelan pemerintah AS. Sebab, dalam periode yang singkat, ini bisa memotong 750 ribu pekerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi AS. Tak peduli seberapa alotnya Obama dan Kongres Gedung Putih menyelesaikan perselisihannya 2013 ini, pemotongan belanja 85 miliar dolar AS secara otomatis hanya dilakukan sekali, dibandingkan pemerintah tak melakukannya tapi berisiko pemotongan 1,2 triliun dolar AS dalam satu dekade.

Juru Bicara Gedung Putih, John Boehner mengatakan parlemen akan melakukan berbagai upaya untuk menghindari berhentinya operasional pemerintah yang mungkin saja terjadi pada 27 Maret mendatang, ketika dana federal semakin menipis. Menjelang itu, ia akan mencari resolusi berkelanjutan untuk mendanai pemerintah sampai 30 September mendatang, ketika tahun fiskal berakhir. "Sudah waktunya Presiden dan Senat Demokrat serius memutuskan masalah pengeluaran jangka panjang negara saat ini," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA