Monday, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Monday, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

PKS Kritisi Rekomendasi Kemenag Soal 200 Mubaligh

Sabtu 19 May 2018 12:44 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andi Nur Aminah

Politisi PKS, Mardani Ali Sera

Politisi PKS, Mardani Ali Sera

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Jangan pernah berpikir bahwa ulama selain yang 200 nama itu buruk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritisi keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang merekomendasikan 200 nama mubalig kepada masyarakat secara resmi. Menurutnya, sikap Kemenag justru berpotensi memecah belah masyarakat dan menjadi ladang subur berkembangnya terorisme.

Menurut Mardani, pemerintah sebaiknya tidak membatasi para ulama. Jika ingin merekomendasikan sejumlah nama sebagai rujukan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, pemerintah seharusnya tidak mengesampingkan ulama lainnya.

"Jangan membatasi yang lain, karena nanti kesannya kita ini menjadi negara yang suka memisah-misahkan. Langkah pemerintah ini bagi saya justru membuat kita semakin terpecah belah," ujar Mardani kepada wartawan usai mengisi diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

(Baca: 200 Nama Mubaligh Rekomendasi Kemenag Bisa Bertambah)

Jika masyarakat nantinya terkotak-kotak, dia mengatakan, justru akan menjadi ladang subur bagi perkembangan paham terorisme. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat catatan informasi tentang para ulama. "Usul saya, sebut mana ustaz yang catatannya satu, dua, tiga. Kemudian panggil dulu, sebab kan kita juga ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka jangan dulu memakai pendekatan formal struktural," tegasnya.

Mardani juga menyarankan komunikasi dengan para ulama terkait secara informal dan personal. Sebab, menurutnya antara pemerintah dan para ulama hanya kurang menjalin komunikasi saja. "Jangan pernah berpikir bahwa ulama selain yang 200 nama itu buruk. Nanti akan timbul reaksi lagi oleh masyarakat. Usul saya, pemerintah tidak usah masuk ke situ. Karena kalau yang mengumumkan soal ulama ini bukan MUI, menurut saya ini keluar dari tupoksi," tambahnya.

Sebelumnya, Kemenag telah melansir 200 nama mubaligh yang direkomendasikan mengisi ceramah-ceramah dan kegiatan agama bagi masyarakat. Pengumuman 200 nama ini menuai kontroversi.

Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, rekomendasi ini dikarenakan dorongan dari sejumlah kalangan yang bertanya-tanya mengenai mubaligh yang pas mengisi acara di bulan Ramadhan. Menurut Lukman, ada tiga aspek penting mengapa 200 mubaligh ini direkomendasikan.

Pertama, para mubaligh mempunyai kompetensi tinggi terhadap ajaran agama Islam. Kedua, punya pengalaman yang cukup dalam berceramah, karena menjadi penceramah tidak hanya penguasaan konten tapi juga keterampilan dalam menyampaikan isi pesan ke masyarakat. Ketiga, terbukti bahwa yang bersangkutan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES