Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Sabtu 10 Feb 2018 16:59 WIB

Rep: umi nur fadhilah/ Red: Esthi Maharani

Gedung Majelis Ulama Indonesia, ilustrasi

Gedung Majelis Ulama Indonesia, ilustrasi

Pemerintah saja tidak memiliki prosedur mengangkat khotib.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi dakwah MUI Pusat menegaskan, materi khutbah dan ceramah tak bisa diatur oleh siapa pun. "Siapa yang bisa mengatur, jangankan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Menag (menteri agama) saja nggak bisa," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis kepada Republika, Sabtu (10/2).

Ia mempertanyakan metode pengaturan isi khotbah dan ceramah. Sebab, ia mengatakan, pemerintah saja tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Sehingga, menurut dia, mustahil mengatur materi khutbah dan ceramah.

"Kalau di hadapan presiden iya bisa, kalau di masjid ya nggak bisa," ujar dia.

Cholil mengaku belum pernah mendengar wacana Bawaslu mengatur materi dakwah dan khutbah. "Saya secara pribadi belum pernah merasakan diajak, belum pernah ada perintah," ujar dia.

Kendati demikian, menurut dia, sah-sah saja apabila Bawaslu menggandeng pemuka agama menyosialisasikan kampanye melarang politik uang, menyinggung suku agama ras dan antargolongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks. Ia mengatakan, kampanye regulasi tersebut pernah dipraktikkan KPU dan DPR RI.

"Jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga silahkan," jelasnya.

Cholil menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kampanye antipolitik uang, tetapi bagaimana berpolitik yang bisa membatasi praktik politik uang tersebut. "Yang dibenahi itu bukan kampanyenya, tapi sistemnya," ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA