Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Dulu Munculkan Gerakan Iman dan Takwa, Reward-nya Dipecat

Rabu 15 November 2017 07:55 WIB

Rep: Santi Sopia/ Red: Agus Yulianto

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat memaparkan Sosialisasi Empat Pilar di Yayasan Ibnu Abbas, Komplek Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an (PPTQ), Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11) petang.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat memaparkan Sosialisasi Empat Pilar di Yayasan Ibnu Abbas, Komplek Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an (PPTQ), Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11) petang.

Foto: Republika/Santi Sopia

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) sedikit bercerita mengenai ketentuan iman dan takwa yang dulunya tidak diatur dalam Undang-Undang (UU). Hanya saja, sekarang dalam pasal 31 ayat 3, turut mengatur terkait persiapan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan akhlak mulia untuk mencerdaskan bangsa.

"Dulu enggak ada ketentuan iman dan takwa. Bahkan, dulu ada yang munculkan gerakan iman takwa dapat reward, hadiah luar biasa, dipecat," kata dia saat sosialisasi 4 Pilar di Yayasan Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11).

Saat ini ketentuan iman dan takwa, menurutnya, juga mengatur penolakan terhadap sekulerisme, ateisme, komunisme, liberalisme. Pemerintah, melalui UU juga ditegaskan untuk memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nikai-nilai agama.

"Kalau sekarang ada Perda dan lain-lain bertentangan dengan pemerintah, boleh digugat ke MA/MK, bahkan sekarang ada hakim agung khusus masalah agama Islam," kata dia.

Selain itu, HNW juga bercerita, jaman dulu HAM yang sifatnya begitu terbuka bahkan cenderung liberal, sekarang sudah dikunci di 28 c ayat 2 bahwa HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain juga merujuk agama dan nilai budaya di Indonesia. Karenanya, menurut dia, tidak bisa paham komunisme, ateisme, dan lainnya mengatasnamakan HAM.

Dia mencontohkan PKI, marxisme yang dilarang sesuai Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 karena bertentangan dengan agama. "LGBT jga tidak boleh minta ditegakkan dengan alasab HAM. Karena tidak ada agama yang memerintahkan jadilah LGBT untuk masuk surga, justru agama melarang dan bertentangan dengan UUD," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES