Sabtu, 17 Zulqaidah 1440 / 20 Juli 2019

Sabtu, 17 Zulqaidah 1440 / 20 Juli 2019

Mahfud Sebut Tiga Gerakan Islam Perlu Ditertibkan

Rabu 24 Mei 2017 22:41 WIB

Red: Agus Yulianto

Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Penasihat KPK Mahfud MD

Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Penasihat KPK Mahfud MD

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD menyebut, ada tiga gerakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang perlu ditertibkan. Penertiban terkait kegiatan ketiga organisasi yang menentang ideologi negara ini.

"Dalam disertasi Pak Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah di Indonesia itu ada tiga gerakan Islam yang perlu ditertibkan," kata Mahfud usai menjadi narasumber pada sarasehan Peringatan Hari Jadi Bantul di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rabu sore (24/5).

Mahfud mengatakan, gerakan Islam pertama yang ingin mengubah ideologi negara menjadi kekhalifahan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan, organisasi masyarakat (ormas) ini segera masuk gugatan pembubaran oleh pemerintah di pengadilan.

Kemudian, kata Mahfud, ormas yang ingin berlakukan negara hukum Islam yaitu Mujahidin dan ormas yang akan memberlakukan hukum islam di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Muslim yaitu Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. "Nah gerakan yang begitu berdasarkan hasil penelitian dan itu fakta di lapangan, sehingga memang harus ditertibkan," kata Mahfud.

Dikatakan Mahfud, sejauh ini upaya penertiban oleh pemerintah secara prosedural atau instrumen hukumnya belum lengkap, apalagi dalam aturan harus diperingatkan terlebih dulu sampai tiga kali, baru kemudian dicabut izinnya.

"Kalau prosedur itu memang lama, karena dulu prosedur yang lama itu diperingatkan sekali, peringatan kedua kali dan tiga kali, dan itu diperuntukkan untuk membubarkan ormas lain yang dulu suka melakukan sweeping," katanya.

Akan tetapi, menurut dia ada ormas dengan gerakannya tidak melakukan "sweeping-sweeping" atau razia tidak resmi terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang menurut faham. "Namun langsung menduduki negara untuk ganti ideologi, dan kalau itu 'clear' kampanyekan di mana-mana, dipidatokan di mana-mana," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA