Sunday, 18 Zulqaidah 1440 / 21 July 2019

Sunday, 18 Zulqaidah 1440 / 21 July 2019

Luhut: Deradikalisasi Bukan Cuma Tugas Kemenag

Jumat 22 Jan 2016 13:46 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Achmad Syalaby

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat menghadiri acara sambung hati bersama tokoh masyarakat dan Kyai di Pondok Pesantren Darussalam Blog Agung, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/1).

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat menghadiri acara sambung hati bersama tokoh masyarakat dan Kyai di Pondok Pesantren Darussalam Blog Agung, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/1).

Foto: Antara/ Budi Candra Setya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu poin yang menjadi perubahan dalam revisi UU Antiterorisme adalah menguatkan sistem pencegahan dan deradikalisasi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan nantinya tugas deradikalisasi akan menjadi kewenangan lintas sektor.

Luhut menilai, persoalan deradikalisasi bukan hanya dalam wilayah agama saja. Ada banyak faktor mengapa orang bisa bergabung dalam aksi terorisme. Luhut menilai ada tujuh poin penting yang menjadi poin poin deradikalisasi.

"Deradikalisasi harus holistik penyelesaiannya, jadi tidak hanya agama. Salah satu poinnya misalnya dalam segi psikologis dan pekerjaan. Jadi nanti kita libatkan beberapa kementerian terkait," ujar Luhut di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (22/1).

Luhut mengatakan nantinya tugas deradikalisasi ini akan menjadi tugas lintas sektor dan akan menjadi salah satu poin dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator revisi UU Terorisme. Pada Jumat (22/1) pagi Luhut mengadakan rapat koordinasi bersama Kapolri, BIN, Kapolda, Menkumham, Kepala BNPT, Jimly Asshidiqie dan Jaksa Agung HM Prasetyo

Dari hasil rakor tersebut draft diakui Luhut sudah rampung hingga tahap 80 persen. Kemudian, pekan depan draf tersebut rencananya akan langsung diserahkan ke DPR. Setidaknya ada sepuluh bab yang menjadi poin penting dalam revisi undang undang tersebut.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA