Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Mendorong Ekonomi Umat

Kamis 09 Jul 2009 00:51 WIB

Red:

Di Indonesia, konsep lembaga keuangan Islam seperti Baitul Maal di masa kejayaan Islam, kini mulai diterapkan. Berkembangnya lembaga keuangan Islam di Tanah Air, banyak dipengaruhi oleh perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam.

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Raharjo, AM Saefuddin, M Amin Azis, dan kawan-kawan. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil (BT) Teknosa di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Namun sayangnya, kedua lembaga BT tersebut tidak dapat bertahan lama sebelum sempat berkembang.

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Tanah Air mendapat pijakan setelah adanya regulasi sektor perbankan tahun 1983. Karena sejak saat itu, sektor perbankan nasional diberi keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus).

Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan lembaga keuangan Islam dalam skala yang lebih besar di Indonesia baru dilakukan pada 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Jakarta pada bulan dan tahun yang sama. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank syariah yang pertama didirikan pada 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain, perbankan syariah di Indonesia terus perkembang. Bila tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, pada 1999 jumlahnya menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS) telah meningkat menjadi enam unit. Sedangkan, jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai ratusan unit. Kini, jumlahnya mencapai 30 unit bank syariah dengan lebih dari 700 kantor cabang serta ribuan BPR Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Penggabungan dua konsep

Berkembangnya bank syariah dan BPRS, juga mendorong tumbuhnya lagi lembaga keuangan Islam dalam skala yang relatif terbatas seperti awal periode 1980-an. Namun, berbeda dengan Baitul Maal di masa kejayaan Islam dulu, lembaga keuangan Islam dalam skala terbatas yang berkembang di Indonesia memadukan dua konsep, yakni Baitul Maal dan Baitut Tamwil (BMT).

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat nonkomersial. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, sumbangan, dan lain-lain. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik), yaitu fakir, miskin, mualaf, orang yang berjuang di jalan Allah, ghorimin (berhutang), ibnu sabil, hamba sahaya, dan amil.

Sedangkan, Baitut Tamwil adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitut Tamwil berasal dari simpanan (tabungan), deposito, saham, dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi.

Dengan menggabungkan dua konsep ini, sebagian keuntungan Baitut Tamwil, baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab, mengalir ke kas Baitul Maal. Sedangkan, kelebihan dana di Baitul Maal dapat disimpan di Baitut Tamwil. Hal ini jelas akan memperbesar aset Baitut Tamwil sekaligus memperkuat likuiditasnya.

Dorong Ekonomi Umat

Lembaga perbankan Islam di Tanah Air diwujudkan dalam bentuk bank syariah, unit usaha syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ciri khas lembaga perbankan Islam adalah bahwa sistem operasinya didasarkan pada syariah Islam. Ini berarti, operasi perbankan mengikuti sistem ekonomi menurut Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Dengan demikian, sistem operasinya bersih dari praktik bunga (riba), judi (maysir), dan gharar serta bersih dari usaha haram.

Sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya, keberadaan sistem keuangan dan perbankan Islam ditujukan untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas Muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama.

Namun, ada sebagian orang beranggapan bahwa operasi lembaga perbankan Islam hanyalah penukaran nama dari lembaga perbankan konvensional. Menurut Didin Hafidhuddin, pakar ekonomi Islam, pandangan ini sangat keliru sebab keduanya amat berbeda. Perbankan konvensional menggunakan bunga yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya. Sementara perbankan syariah memakai sistem mudharabah, yang diketahui besarnya setelah berusaha dan pengembalian bagi hasil dilihat kepada besarnya keuntungan bisnis nasabah.

Yang terpenting dari semua ini, keberadaan lembaga perbankan Islam ini haruslah menyejahterakan melalui pembukaan kesempatan kerja penuh, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

''Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim merupakan potensi besar untuk membangun ekonomi umat. Namun, potensi umat yang sangat besar ini belum tergali optimal. Karena itu, kekuatan ekonomi Islam yang tangguh mesti ditumbuhkan dari umat sendiri,'' kata Didin.

Terlebih lagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi kendala perekonomian sebagai dampak krisis global. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan investasi dan penghimpunan dana masyarakat untuk pembangunan nasional yang kini sedang berjalan.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI), A Riawan Amin. Menurutnya, ekonomi syariah sangat prospek dalam mengatasi problem ekonomi bangsa. ''Ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi menjadi solusi dalam mengatasi krisis global,'' jelasnya.

Karena itu, kehadiran bank syariah dan BPRS sebetulnya dapat membantu mengatasi kendala yang kini tengah dihadapi oleh perekonomian nasional. Misalnya, membendung laju inflasi melalui kebijakan uang yang ketat, karena bank-bank syariah sejak awal menerapkan secara selektif penyaluran kreditnya, bahkan disertai dengan bimbingan kepada nasabah peminjam.

Sementara itu, sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah dan BPRS akan lebih meringankan nasabah dari tuntutan bayaran bunga yang memberatkan. Sekaligus sistem bagi hasil akan menekan inflasi. Dengan dihilangkannya sistem bunga, tekanan biaya inflasi yang biasa terjadi pada bank konvensional telah dihilangkan. Dihapusnya praktik membungakan uang, akan mendorong orang melakukan investasi langsung berupa pembiayaan proyek dan perdagangan.

Dunia Global Mulai Lirik Bank Syariah

Sistem ekonomi syariah kini dianggap sebagai satu-satunya sistem keuangan yang mampu mengatasi berbagai persoalan krisis finansial. Sistem ekonomi syariah, perlahan-lahan mulai dilirik dan lembaga keuangan Islam, seperti Baitul Maal di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab RA, terus didirikan. Kendati sebelumnya masih dipraktikkan dalam lingkup yang kecil, seperti di masjid-masjid, kini terus berkembang ke tingkat yang lebih luas.

Bahkan pada pertengahan abad 19, praktik lembaga keuangan serupa Baitul Maal dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan luas cakupannya, yakni berupa lembaga perbankan syariah. Lembaga perbankan syariah ini pertama kali dikembangkan di benua Afrika, yakni di Mesir, yaitu pada 1963. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar. Ia mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba, bagi hasil) di Kota Mit Ghamr dengan nama Mitr Ghamr Local Saving Bank. Pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial yang bebas bunga.

Negara kedua di dunia yang mendirikan bank syariah adalah Filipina dengan nama Phillipine Amanah Bank (1973). Pada tahun 1974, melalui dukungan sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), didirikanlah Islamic Development Bank (IDB). IDB merupakan bank antarpemerintah yang bertujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.

Pada tahun 1970-an, bermunculan bank-bank syariah di beberapa negara di Timur Tengah. Antara lain, Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), Kuwait Finance House (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979). Kemudian, bank syariah terus berkembang hingga belahan dunia lainnya, seperti Pakistan (1981), Islamic Bank of Jordan (Yordania), Al-Barakah Turkish Finance House (1985), dan Islamic Bank of Iran.

Selanjutnya, bank syariah terus berkembang hingga ke benua lainnya, seperti Asia, Asia Pasifik, hingga ke negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Inggris, Swiss, Denmark, Italia, juga Kanada. Negara lainnya adalah Afrika Selatan, Libanon, dan Nigeria. The Islamic Bank International of Denmark adalah bank syariah pertama yang berdiri di benua Eropa pada 1983. Saat ini, tak kurang dari 50 bank syariah (Islam) terdapat di seluruh dunia.

 

REPUBLIKA - Minggu, 08 Februari 2009       

Penulis : dia/sya/berbagai sumber   

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA