Senin, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Senin, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Prof Dr Aisjah Girindra: "Agar Umat tidak Ragu Lagi"

Jumat 19 Des 2008 02:44 WIB

Red:

Menyebutkan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia) pasti takkan lepas dengan nama sosok Prof Dr Aisjah Girindra. Wanita kelahiran Bukittinggi, 70 tahun lalu ini telah memimpin lembaga itu selama 12 tahun terakhir. Dedikasinya membuat sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI menjadi referensi bagi banyak organisasi sejenis di seluruh dunia. Berikut ini petikan obrolan wartawan Republika, bersama guru besar biokimia Institut Pertanian Bogor (IPB) di kantornya di Laboratorium Terpadu IPB di Bogor:

Bisa ceritakan awal terbentuknya LPPOM MUI?

Sebelumnya, belum ada lembaga yang mengatur soal kehalalan ini. Hal ini, awalnya dipicunya dari kehebohan isu lemak babi di tahun 1988. Saat itu, banyak produk makanan dan minuman, seperti mi dan susu, yang diboikot masyarakat dengan alasan haram karena mengandung lemak babi. Karena ini membahayakan masyarakat juga perekonomian negara, makanya pemerintah minta MUI untuk menjelaskan masalah tersebut. Untuk mengatasi hal serupa yang mungkin timbul, akhirnya sepakat dibentuklah lembaga ini yang dipimpin oleh Dr Amin Aziz. Namun sejak terbentuk pertama kali di tahun 1989, LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikasi halal pertamanya pada tahun 1994. Tahun-tahun awal, kami membuat prosedur dan konsep sertifikasi halalnya.

Apa yang sulit dalam membesarkan lembaga ini?

Kendala terbesar adalah masih banyak masyarakat kita yang tidak paham soal konsep halal-haram. Dalam Alquran memang dibahas tapi apa saja yang masuk kategori haram hanya sedikit disebutkan, yang banyak itu soal yang halalnya saja. Padahal pada prinsipnya, saat ini yang haram jumlahnya semakin banyak saja karena ada teknologi. Contohnya saja es krim. Bahan dasarnya halal, tapi kita tidak tahu bahan-bahan tambahannya seperti gelatin yang digunakan untuk melembutkan itu halal atau tidak.

Bagaimana proses mendapatkan sertifikasi halal itu?

Awal berdiri, kita hanya mengandalkan uji laboratorium saja. Namun ternyata semua itu tidak cukup, makanya setelah itu kita buat metode audit. Lewat metode ini, semua perusahaan yang menguji produknya kita minta isi formulir yang menjelaskan soal proses pembuatan, materialnya apa saja, dibuat dari apa, dan dari mana dibelinya. Kadang kita juga mendatangi pabriknya untuk melihat proses pembuatannya. Nanti kalau mereka sudah dinyatakan halal, mereka juga harus memberikan jaminan kepada kita bahwa mereka akan tetap mempertahankan kehalalannya. Inilah yang menjadi standar jaminan kehalalan suatu produk, selain mereka juga harus memiliki auditor internal.

Mengapa baru 20 persen atau 3.724 produk yang mendapat sertifikasi halal di Indonesia, padahal menurut ketua GAPPMI ada sekitar satu juta produk makanan dan minuman?

Itu karena undang-undang belum mewajibkan soal sertifikasi halal. Pada tahapan ini kita terbentur-bentur. Jadi apa yang ada saat ini merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan bukan karena peraturan dari pemerintah. Jangankan begitu, kadang-kadang kami masih sering diremehkan oleh rekan-rekan yang lain. Mereka bilang, ngapain mengurusi yang seperti itu (halal dan haram). Tapi kami berpegang pada apa yang disampaikan KH Hasan Basri yang menyatakan ini adalah permasalahan umat, kalau kita tahu itu halal atau haram, kita harus sampaikan kepada umat.

Dari sisi masyarakat sendiri, tampaknya mereka juga masa bodoh dengan dengan masalah ini?

Masyarakat kita itu kebanyakan belum tahu. Mereka itu tahunya yang disebut haram itu ya cuma minuman keras dan babi saja. Jadi di luar itu, mereka anggap halal semuanya, jadinya mereka cuek. Padahal kan tidak demikian, apapun makanan yang bersentuhan dengan teknologi mungkin jadi tidak halal. Selain itu, masyarakat kita ini merasa karena kita mayoritas Muslim sehingga semua dianggap halal saja. Jadi kita harus terus menyosialisasikannya.

Sosialisasi selama 17 tahun belum terlihat hasilnya, ya

Roma juga kan tidak dibangun dalam satu tahun. Islam juga butuh waktu untuk berkembang. Begitu juga masalah ini. Yang pasti kami akan terus melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat. Kami juga sudah menggaet instansi pemerintah seperti Departemen Perdagangan, termasuk ajak yang kecil juga seperti usaha kecil menengah (UKM). Suatu saat kita bisa menyelesaikan semua ini secara menyeluruh, karena itu merupakan visi misi kita. Supaya umat tenteram dan tidak lagi bertanya apakah makanan yang dikonsumsinya itu halal atau tidak.

Di luar negeri, sertifikasi halal ini menjadi salah satu kebanggaan dan daya tambah bagi penjualan produk mereka, baik makanan atau industri. Kenapa di kita adem-adem saja?

Itu karena mereka bukan negara Islam. Kita memang bukan negara Islam, tapi mayoritas beragama Islam sehingga yang seperti itu dirasa tidak perlu. Terutama ini berlaku untuk restoran lokal, seperti rumah makan Padang. Ngapain pake sertifikat halal? Tapi kalau restoran asing, kendalanya pada regulasi yang tidak ada kewajiban. Namun mereka yang memasang label halal tapi ternyata tidak, bisa dikenai sanksi atas dasar undang-undang perlindungan konsumen.

Bagaimana dengan produk yang memasang label halal tapi ternyata belum mengantungi sertifasi halal?

Sebenarnya itu bisa diperiksa, tapi yang sulit adalah siapa yang mau mengawasi. Itu yang belum ada. Seharusnya itu dilakukan pemerintah, Badan POM atau Departemen Agama, tapi tidak dilakukan. Meski angka pastinya belum teridentifikasi namun diperkirakan jumlah pelaku hal ini cukup banyak, terutama yang impor. Yang mereka klaim halal saja belum kita periksa, apalagi yang nggak ada label halalnya. Kita mau menindak juga susah karena belum ada undang-undangnya, pengawasnya saja belum ada.

Bagaimana dengan industri kecil dan menengah, ada anggapan mereka tidak bisa membiayai sertifikasi halal?

Saya dengan begitu, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Kami bisa beri nol hingga Rp 200 ribu untuk proses ini bagi industri jenis itu. Saat ini sudah ada 18 cabang LPPOM MUI daerah. Kendalanya hanya tinggal pada tenaga ahli saja yang masih terbatas.

Penulis : Khosiyatillah Rulliantini  

REPUBLIKA - Jumat, 03 Februari 2006       

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES