Saturday, 6 Rajab 1444 / 28 January 2023

Alur Sertifikasi Halal

Kamis 18 Dec 2008 05:04 WIB

Red:

Memperoleh sertifikasi halal bukan hal sulit. Asal produk dapat dijamin kehalalannya, maka sertifikat itu akan turun lebih cepat dari yang Anda duga. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS Al-Baqarah [2]: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar atau minuman beralkohol (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala (QS Al-Maidah [5]: 3). Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori halal seperti diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam, produknya dapat diajukan untuk mendapat Sertifikat Halal MUI. Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantum label halal. Pemegang Sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto kopinya, tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Jaminan halal dari produsen

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (SJH) yang harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, SJH ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Produsen juga harus menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (standard operating prosedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.

Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, melakukan pemeriksaan intern (audit internal), serta mengevaluasi apakah SJH dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk itu, produsen harus mengangkat seorang auditor halal internal.

Proses sertifikasi halal

Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan : (1) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses. (2) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya. (3) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Selanjutnya, tim auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setalah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Masa berlaku sertifikasi

Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor, surat keterangan halal (SKH) diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.

Untuk itu, dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk sertifikat halal yang baru. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI, Jurnal Halal. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP POM MUI.

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk memperpanjang sertifikat halal. Prosedurnya adalah: (1) Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. (2) Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. (3) Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokkan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI. dan (4) Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bagan alir proses.

REPUBLIKA - Jumat, 10 Maret 2006      

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA