REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Komisi IV DPR RI meminta instansi terkait untuk bersinergi menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Medan, Sumatera Utara, agar tidak terulang lagi.
Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan (F-PKB) meninjau secara langsung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Medan, Kamis (12/4) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, warga yang juga merupakan KPM mengeluhkan kerap tidak adanya saldo pada kartu yang dimilikinya. Selain itu, para penyalur bantuan yang terdiri dari agen BRI-Link dan e-Warung kerap melakukan persaingan usaha yang cukup ketat dengan tidak hanya memberikan item bantuan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
Sejauh ini, item yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diberikan pada KPM hanya beras dan telur. Hal ini merupakan keinginan pemerintah untuk membantu pangan masyarakat yang bernutrisi. Namun kenyataan di lapangan, justru bantuan bisa berupa kebutuhan pokok lainnya seperti sabun, minyak goreng dan lainnya. Dan hal ini cukup membuat penyalur yang mengikuti aturan Pemerintah sepi dari para KPM.
Menanggapi hal tersebut, Daniel memastikan akan membawa seluruh masukan yang didapat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia memaklumi hal ini, karena program berjalan belum lama.
“Tetapi semua masalah ini harus segera selesai karena ini punya dampak. Artinya nanti yang dirugikan adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat, malah sebaliknya masyarakat merasa dirugikan nanti,” kata politikus PKB itu, seperti dalam siaran persnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menilai perlunya solusi yang konkret untuk menyelesaikan seluruh persoalan pada program tersebut. Terlebih, menurut politikus PDI Perjuangan itu, program ini baru setahun berjalan, tentu masih banyak trial and error di dalamnya. Meskipun secara keseluruhan programnya masih cukup bagus.
“Sesuai dengan yang kita harapkan tujuan Pemerintah dalam rangka untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan nutrisi. Kita juga panggil beberapa dari yang berkepentingan seperti Kementerian Sosial dan Bank BRI sebagai salah satu bank penyedia kartu itu segera menyampaikan, untuk bisa segera mencari solusi yang terbaik. Dan mereka mengiyakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi pada dasarnya beberapa kelemahan dan kendala masih dalam batasan koridor, dan bisa kita selesaikan, dalam hal ini dari sisi Pemerintah,” tuturnya.
Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini, diantaranya Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-PG), Oo Sutisna (F-Gerindra), Endro Hermono (F-Gerindra), Acep Adang Ruhiyat (F-PKB), Hermanto (F-PKS) dan Sulaeman L. Hamzah (F-Nasdem).
