Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Pilkada, Ketua DPR Imbau Semua Pihak tak Buat Kegaduhan

Jumat 06 Apr 2018 20:05 WIB

Red: Gita Amanda

Bamsoet saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4).

Bamsoet saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4).

Foto: DPR RI
Stabilitas keamanan dan sosial politik harus terjaga agar tak ada konflik horizontal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Stabilitas keamanan maupun stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik, agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal.

"Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," tutur Bamsoet saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4), seperti dalam siaran persnya.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.

photo
Ketua DPR Bamsoet bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.

Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Apakah efeknya membawa lebih banyak manfaat atau mudharatnya bagi bangsa. Terlebih beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi," ujar Bamsoet.

Namun demikian, Bamsoet berpandangan untuk Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.

Sebenarnya dalam Undang-undang Pilkada tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan  secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung.

"Akhirnya, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung,” papar Bamsoet.

Khusus menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang merupakan hajatan besar Bangsa Indonesia, Bamsoet akan mengintensifkan koordinasi antara DPR RI dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian. DPR RI menurutnya ingin memastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres.

"Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," pungkas Bamsoet.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler