REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat dengar pendapat antara korban agen perjalanan haji dan umrah First Travel dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/4) menyepakati dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) agen perjalanan haji dan umrah bermasalah. Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung sepenuhnya terkait rencana dibentuknya Pansus tersebut.
"Apapun yang menjadi keluhan masyarakat harus direspon oleh DPR, nah dalam hal ini korban First Travel sudah melapor pada komisi III, dan akan dibentuk Pansus, kami pimpinan mendukung langkah-langkah itu, jadi segera saja dibentuk," kata Bamsoet, Rabu (4/4).
Menurut jadwal, putusan pailit First Travel akan digelar dalam waktu dekat, yaitu 16 April 2018. Meskipun demikian, Bamsoet menilai pembentukan Pansus tersebut adalah merupakan upaya politik dan bukan upaya mengintervensi pengadilan.
"Soal pengadilan sedang berjalan itu soal lain, kita mencegah supaya tidak terjadi lagi bentuk-bentuk penyimpangan atau penipuan yang hampir sama, dan itu sudah berlangsung banyak kasus yang kita temui, tapi terus aja muncul kasus-kasus berikutnya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai pansus bisa dibentuk untuk kasus dirasa krusial. Ia pun melihat persoalan travel bodong tersebut juga cukup meresahkan masyarakat.
"Tentunya kita masih bisa berkoordinasi, supaya menanganinya bisa lebih terfokus. Memang penanganannya ke pansus bisa lebih terfokus," jelasnya.
Dengan adanya Pansus tersebut menurut Agus nantinya diharapkan bisa melibatkan berbagai komponen. "Bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga pakar politik, transportasi, pakar-pakar bisnis, semuanya bisa di-collect semuanya, sehingga keputusan dari yang diterapkan betul-betul keputusan yang hebat," katanya.
