REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (TKI DPR RI) sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menghimbau kepada Pemerintah agar mengalokasikan sebagian 20 persen anggaran pendidikan untuk mendidik dan melatih bagi calon TKI. Hal tersebut dilakukan agar calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan memilki kualitas yang baik serta tidak di bawah standar.

“Selama ini yang terjadi di lapangan calon TKI yang akan diberangkatkan memilki kualitas di bawah standar. Inilah yang menyebabkan kenapa tenaga kerja kita tidak mendapat apresiasi dari negara penempatan. Oleh karena itu untuk meminimalisir, kita berharap anggaran 20 persen pendidikan itu juga dialokasikan sebagian untuk calon TKI yang akan diberangkatkan,” ujar Politikus asal Fraksi PPP ini saat rapat Timwas TKI DPR RI yang dihadiri oleh Gubernur Jawa

Barat Ahmad Heryawan beserta mitra terkait di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (4/10).

Jenjang pendidikan yang rendah dinilai Ermalena sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada TKI yang ditempatkan di negara lain. “Permasalahan TKI ini memang menjadi kasus luar biasa dan membuat kita menjadi prihatin. Sebab, di provinsi Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga kerja yang dikirim kebanyakan lulusan SD dan didominasi oleh wanita,” ujarnya.

Sehubungan dengan pengalokasian anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), politisi yang akrab disapa Erma ini mengatakan agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan formal tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.

“Tentunya mereka berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan agar kekerasan terhadap TKI dapat diminalisir. Oleh karena itu kita berharap fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal,” katanya.