Fadli Zon Soroti Kunjungan Kenegaraan Jokowi

Kamis , 06 Jul 2017, 16:47 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyta Fadli Zon
Foto: ROL/Havid Al Vizki
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyta Fadli Zon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang membawa serta anggota keluarganya dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Turki dan Jerman. Diketahui, hari Rabu, (5/7), Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, bertolak ke luar negeri.

Selain Ibu Negara, turut dalam kunjungan tersebut yakni anak-anak, menantu serta cucunya. Jokowi dijadwalkan menghadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman. Namun sebelum ke Jerman, Presiden akan singgah ke Turki untuk bertemu Presiden Erdogan.

“Meski tidak ada larangan tegas, membawa serta seluruh anggota keluarga dalam kunjungan resmi kenegaraan adalah tindakan yang kurang pantas. Presiden mestinya bisa menjadi teladan mengenai hal ini," kata dia.

Fadli menuturkan dalam undang-undang keprotokolan yang disebut pendamping Presiden atau Wakil Presiden hanyalah isteri atau suami. Bukan anak, menantu, apalagi cucu. Sebagai pembanding, menurut aturan keprotokolan, pimpinan DPR dalam kunjungan muhibah juga diperbolehkan membawa serta isteri atau suami, atas biaya negara. Namun, menurut Fadli dalam praktiknya fasilitas itu jarang sekali digunakan.

Bertolak ke Jerman, Presiden Jokowi akan Hadiri KTT G-20

“Memang, sesuai aturan yang berlaku anggota keluarga Presiden juga mendapatkan fasilitas protokoler tertentu. Namun, karena fasilitas itu bersifat melekat, Presiden mestinya bijaksana dan bisa memilah-milah, jangan sampai fasilitas bagi kerja kepresidenan ditumpangi oleh kepentingan pribadi keluarga Presiden, apalagi ini dilakukan secara mencolok," kata dia.

Karena soal ini telah menjadi sorotan publik, menurut Fadli, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi perlu memberi penjelasan terbuka atas hal tersebut, terutama terkait tata aturannya. Jangan sampai preseden semacam ini ke depannya malah jadi model bagi penyelenggara negara lainnya.