REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meninjau kondisi dan penampungan TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. Dalam Kunjungan Kerja Muhibah tersebut, tim menyempatkan meninjau pelaksanaan pengampunan TKI yang telah dilaksanakan sejak 2013 lalu.
Amnesti tiga bulan diumumkan pada April 2013 sebelum diperpanjang Raja Abdullah. Sementara untuk Amnesti 2017 yang baru saja diumumkan pangeran Mohammed bin Naif, Ahad (19/3) lalu, memberikan satu pilihan kepada ekspatriat pelanggar izin tinggal untuk meninggalkan Arab Saudi dengan dibebaskannya saksi denda dan hukum.
Berdasarkan pemantauan di KJRI Jeddah, sampai saat inipun masih banyak para TKI yang memanfaatkan perpanjangan amnesty tersebut. Tim Kunker Muhibah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menemukan masih banyaknya TKW yang bermasalah atau kabur dari majikannya, seperti persoalan gaji yang belum dibayarkan bahkan sampai 20 tahun.
"Ini sangat aneh kenapa bisa sampai 20 tahun TKW kita tidak dibayar oleh majikannya," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan nada heran saat berdialog dengan para TKW di KJRI Jeddah, Selasa (16/5).
Menurut Fahri, kedepan para TKI harus legal masuk ke Saudi dan untuk pembayaran gaji juga harus menggunakan sistem kontrak. "Jadi para TKI kita jangan berurusan dengan majikan tetapi asosiasi atau penyalur tenaga kerja resmi," jelasnya.
Dia menjelaskan, para TKI harus disiapkan handphone dengan aplikasi. Jadi apabila mereka bermasalah bisa langsung lapor menggunakan aplikasi tersebut.
"Jadi ada yang tidak nyambung ini, antara Kedutaan, keluarga TKI dan mereka, kenapa bisa tidak di bayar selama puluhan tahun," kata dia menegaskan.
Fahri Hamzah dan rombongan direncanakan bertemu dengan LSM dan masyarakat Indonesia membicarakan isu-isu aktual dalam negeri dan persoalan TKI di Saudi Arabia hari Senin malam, (16/5) pukul 19.00 waktu setempat. Berikut nama Delegasi Muhibah Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Saudi dan Abu Dhabi, yaitu Akbar Faisal (Nasdem), Zulfadhli (F-PG), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (F-P Hanura), Achmad Fauzan Harun (F-PPP).
