REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR meragukan skema pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong target pendapatan pajak pemerintah Rp 165 triliun. Anggota DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan meski skema pengampunan pajak bisa segera laksanakan pada bulan Juli sesuai target pemerintah, dana yang bisa terserap dari program ini belum tentu sesuai dengan target pemerintah sebesar Rp 165 triliun.
Apalagi pemerintah belum tahu berapa banyak wajib pajak (WP) yang akan melakukan deklarasi beserta jumlahnya. Kalau memang sudah ada pemerintah bisa saja memasukan skema pengampunan pajak dari RAPBN perubahan, namun jika tidak pasti baiknya pemerintah jangan terlebih dulu memasukan skema ini.
"Kalau uangnya masuk itu akan mudah digunakan. Yang bahaya kalau ekspetasi penerimaan itu tidak terjadi yang harus diperhatikan," ungkap Melchias, Senin (6/6).
Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan keyakinannya dengan semua rancangan dalam RAPBN perubahan. Menurut Bambang akan ada pertumbuhan yang cukup baik dalam tiga kuartal berikutnya hingga 2016.
Pada kuartal II-2016, Menkeu Bambang meyakini akan ada peningkatan dari sisi konsumsi masyarakat karena adanya bulan Ramadhan. Sementara dari sisi konsumsi pemerintah dan investasi, diklaim akan semakin lebih baik dibandingkan kuartal I-2016.
"Dari sisi ekspor dan impor juga akan ada perbaikan meskipun belum optimal," kata Bambang.
Pada kuartal III, adanya hari raya Idul Fitri dan hari besar lainnya kembali bisa mendorong daya beli masyarakat. Apalagi pemerintah akan mengeluarkan gaji ke 13 dan 14 untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang akan digunakan untuk Idul Fitri dan belanja pendidikan anak.
Sedangkan pada kuartal IV, Bambang meyakini kinerja ekspor dan impor nasional bisa jauh tumbuh lebih baik. Ini ditambah dengan dengan tingkat konsumsi pemerintah dan investasi yang diperkirakan akan kembali mendorong pertumbuhan pada kuartal terakhir.
Sementara mengenai potensi skema pengampunan pajak yang sudah dimasukan dalam RAPBN perubahan, Bambang optimis bahwa akan ada dana sekitar Rp 165 triliun yang masuk ke APBN, hal ini membuat pemerintah berani memasukan skema ini dalam RAPBN perubahan.
