REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat digelar di London, Inggris pada Selasa (3/5) lalu. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyayangkan adanya pertemuan yang membahas kemerdekaan Papua Barat.
Menurutnya pemerintah harus melawan upaya pembebasan Papua Barat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa menganggap enteng upaya Papua Barat yang ingin membebaskan diri dari Indonesia.
"Tentu pemerintah dalam hal ini harus melakukan satu konter diplomasi. Saya melihat bahwa kasus internasionalisasi kasus Papua ini, tak bisa dianggap enteng," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (4/5) lalu.
Upaya mengonter kemerdekaan Papua Barat, ia berujar, pernah dia lakukan saat berada di Mongolia. Saat itu, Fadli mengaku, sudah bicara langsung dengan Parlemen Australia terkait permasalahan tersebut.
Kepada Parlemen Australia, kata Fadli, dirinya meminta agar tidak ada legitimasi terhadap upaya-upaya separatis. Saat itu, ia beralasan, upaya tersebut dapat memicu renggangnya hubungan diplomatik.
"Dan saya harap Australia tetap komitmen dalam mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan saya sampaikan itu dengan lugas," tuturnya.
Fadli mengusulkan, sebaiknya hal serupa harus ditegaskan dan dijelaskan pada Inggris. Tanpa, mengitervensi laporan-laporan tersebut. Menurutnya, propaganda-propaganda yang ada, tidak bisa didiamkan begitu saja harus diimbangi.
"Di sinilah tantangan-tantangan pada Kemenlu, dan diplomasi untuk melakukan suatu konter. Dan memberikan informasi yang menyeimbangkan informasi yang ada," jelasnya.
Fadli mempertanyakan, ihwal definisi upaya pemerintah yang disebut dengan diplomasi total. "Dalam hal Papua apa? Apakah ada diplomasi total? Semacam apa. Jadi jangan saja sebatas jargon ada diplomasi total di dalam pembebasan sandera, tapi tak jelas definisinya apa," tuturnya menjelaskan.
