Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

Kualitas Bandara di Sulut Mesti Ditingkatkan

Selasa 28 November 2017 04:11 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Gita Amanda

Awak pesawat melakukan pemeriksaan rutin sebelum terbang di BandaraSam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/5).

Awak pesawat melakukan pemeriksaan rutin sebelum terbang di BandaraSam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/5).

Foto: Antara/Adwit B Pramono

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) I Kadek Arimbawa meminta, kualitas dan infrastruktur transportasi udara di Sulawesi Utara semakin ditingkatkan, terutama untuk melayani wisatawan yang datang. Apalagi, saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) sedang membangun sektor pariwisata yang dimilikinya.

''Bandara adalah muka dari pariwisata. Jika bandaranya amburadul, maka pariwisatanya juga akan terpengaruh. Pariwisata baik atau buruknya ada di bandara, dermaga laut atau udara. Bagaimana pengelolaan bandara, kenyamanan, service. Jika itu bagus akan menimbulkan rasa senang wisatawan,'' ucap Kadek dalam wawancara setelah di Gedung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (27/11), dalam siaran pers yang diterima.

Kadek yang juga anggota DPD dari Provinsi Bali tersebut menambahkan, untuk mendukung perkembangan pariwisata di Sulut, pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I, harus mampu mengembangkan bandara agar dapat mengakomodir wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Edwin Silangen menjelaskan, permasalahan akses khususnya infrastruktur transportasi udara, darat, dan air menjadi tantangan pemerintahan provinsi Sulut untuk peningkatan kesejahteraan di Sulut. Apalagi, Pemprov Sulut saat ini sedang melakukan pengembangan di sektor pariwisata.

''Seiring dengan perbaikan di sektor pariwisata, tuntutan dan ketergantungan terhadap layanan penerbangan akan terus meningkat,'' jelas Edwin.

Kunjungan kerja Komite II untuk pengawasan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kunjungan itu merupakan kegiatan penyerapan aspirasi dan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan penerbangan untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA