REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan mengadakan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Provinsi Bali pada Kamis (28/9). Acara ini untuk mencari masukan terkait pengembangan pariwisata menyambut MEA.
Acara yang dimulai pukul 09.00 – 13.00 WITA itu akan dihadiri oleh para anggota BKSP DPD, Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bali, unsur-unsur pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta para praktisi di sektor pariwisata di Provinsi Bali.
Para panelis dari Kementerian Pariwisata, Bappenas RI, dan Dinas Provinsi Bali akan membahas berbagai isu terkait daya saing pariwisata daerah dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurut laporan World Tourism and Travel Council (WTTC), pada tahun 2015 sektor pariwisata telah memberikan sumbangan sekitar 9,3 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 8,9 persen pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Namun demikian peluang untuk meningkatkan kontribusi pariwisata pada ekonomi dan pembangunan daerah sejatinya masih besar.
Berdasarkan statistik Sekretariat ASEAN, pada tahun 2015, Malaysia menjadi tujuan wisata favorit lebih dari 19,1 juta wisatawan dari negara-negara ASEAN, sedangkan Thailand menjadi tujuan wisata favorit hampir 22 juta wisatawan dari negara-negara non-ASEAN. Bahkan Singapura yang berpenduduk 5,5 juta jiwa mampu menyerap lebih dari 15,2 juta jiwa.
Pemerintah Indonesia telah mentargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dan mencanangkan pariwisata sebagai penerima devisa terbesar non-migas pada tahun 2020, sebuah tekad yang sangat baik namun perlu disiapkan rencana detail untuk pencapaiannya.
Melalui sosialisasi ini diharapkan para panelis dan peserta kegiatan dapat membahas beberapa isu dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada BKSP DPD RI. "Misalnya bagaimanakah pengembangan quality tourism dan mass tourism di daerah pada saat ini?" ujar siaran pers DPD.
Selain itu sosialisasi ini juga diharapkan dapat memberi masukan mengenai pengembangan produk-produk wisata dan perlindungan wilayah wisata agar tetap menjadi kawasan wisata berkelanjutan. Perlindungan konsumen serta standar pelayanan kepariwisataan juga menjadi isu yang akan dibahas.
"Bagaimanakah kualitas, kurikulum dan sertifikasi Sumber Daya Pariwisata kita sehingga dapat bersaing dalam MEA?" kata rilis resmi DPD RI.
Paparan dan hasil diskusi nantinya akan menjadi masukan bagi BKSP DPD RI dalam menyusun berbagai strategi dan langkah-langkah untuk mempromosikan investasi daerah, termasuk pariwisata, ke berbagai mitra misi diplomatik dan internasional. Ini djuga diharapkan dapat mengangkat kapasitas dan daya saing daerah dari segi sumber daya manusianya maupun produk-produk unggulannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
