REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Badan Restorasi Gambut dibentuk juga di daerah untuk meningkatkan pencegahan kebakaran yang menimbulkan banyak kerugian.
"Tetapi pembentukan dengan semangat gotong-royong bukan birokratis agar badan itu berfungsi maksimal. DPD RI siap bekerja sama dengan Badan Retorasi Gambut (BRG) menekan karhutla, "ujar Ketua Pansus Karhutla DPD RI, Parlindungan Purba di Medan, Rabu.
Menurut dia, Data WorldBank yang menunjukan total kerugian ekonomi akibat karhutla di Indonesia pada tahun 2015 hingga 16 miliar dolar AS lebih sangat memprihatinkan.
"Jadi memang perlu keseriusan semua phak termasuk di daerah sehingga BRG hendaknya dibentuk di daerah juga," ujar Palrlindungan.
Parlindungan yang juga Ketua Komite II DPD RI itu, menegaskan, pembentukan BRG di daerah atau pencegahan karhutla diharapkan bisa segera dilakukan mengingat di beberapa daerah sudah mulai memasuki musim kemarau.
Biasanya, kata dia, kemarau akan langsung menimbulkan titik api di sejumlah daerah termasuk yang memiliki lahan gambut.
"Lahan gambut tidak usah ditakuti karena juga masih bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dapat memperkuat ketahanan pangan. Yang penting pencegahan karhutla itu," katanya,
Untuk semakin menekan karhutla itu, Kaukus Parlemen Hijau Indonesia yang akan melibatkan para pemangku kepentingan itu akan dideklarasikan.
Deputi Riset dan Pengembangan BRG, Haris Gunawan di Jakarta, mengatakan unruk mengatasi karhutla yang paling penting adalah restorasi aosial mengingat kerusakan hutan dan lahan adalah akibat manusia.
Data, kata dia, menunjukkan, karhutla disebabkan oleh warga dan perusahaan yang ingin membuka lahan baru.
Pembakaran lahan/hutan dinilai paling murah dan mudah untuk mengubah/membersihkan lahan.
BRG sendiri, kata dia, sudah lebih memfokuskan diri pada upaya pencegahan ketimbang penanggulangan bencana karena secara pendanaan juga bisa lebih murah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
