REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU UTARA -- Daerah perbatasan masih belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Masih terlihat pengabaian terhadap kebutuhan warga diperbatasan.
Terbengkalainya kebutuhan warga Indonesia di perbatasan juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani. Negara selama ini memandang jika martabat negara atau kehormatan negara hanya berada di tangan ibu kota negara, Jakarta.
"Daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, ini selama 70 tahun negara gagal hadir di daerah perbatasan," ujar Benny pada Rapat Kerja Komite I dengan Pemprov maluku Utara (Malut), di kantor Gubernur Malut pada hari Selasa (6/10).
Ia menjelaskan, bahwa negara belum benar-benar hadir di daerah perbatasan. Pemerintah hanya menjadikan daerah perbatasan simbol-simbol teritorial yang dilihat dari keberadaan tugu pancasila, tugu merah putih, dan tapal batas.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya melakukan pendekatan kesejahtetaan dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Dengan pembangunan itu akan menjalankan roda ekonomi daerah di perbatasan.
“Layanan-layanan dasar seperti gedung pendidikan dan layanan kesehatan harus diadakan," ujarnya.
Benny menegaskan, selain dari pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia pun harus diperhatikan. Pemerintah pusat harus mulai melirik kemampuan-kemampuan yang berada di daerah.
"Kalau ada penerimaan CPNS, TNI atau POLRI itu grade nya jangan disamakan dengan standard penilaian di pusat agar mereka memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan saat mereka diterima dan ditempatkan di perbatasan maka mereka akan dapat membangun masyarakat setempat dan menjadi garda terdepan di daerah perbatasan," kata Benny.
Benny mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mengucurkan modal untuk membantu kemandirian dan kesejahteraan daerah perbatasan. Menurutnya, daerah perbatasan sudah selayaknya mendapatkan perlakukan khusus baik dari segi regulasi, kebijakan politik, hingga anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
