REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini Indonesia masih dilanda persoalan kemiskinan, pengangguran dan kekeringan. Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, mengkhawatirkan kondisi itu dan meminta pemerintah untuk waspada terhadap terjadinya turbulensi stabilitas sosial keamanan.
Kekhawatiran Guru Besar PTIK-UI ini beralasan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan 2015 meningkat sebanyak 860.000 jiwa. Masih berdasarkan data BPS, pada triwulan I 2015 jumlah pengangguran meningkat 300 ribu orang yang totalnya mencapai 7,45 juta jiwa. Hal ini masih diperparah kondisi kekeringan akibat el-nino, bencana asap di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, serta bencana lainnya di beberapa daerah
“Kondisi ini jelas dapat mengakibatkan pelambatan bahkan lumpuhnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat setempat," ujarnya, Kamis (1/10).
Tidak hanya itu, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana akan semakin menambah angka kemiskinan dan pengangguran nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah kebijakan jangka pendek yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Karena, menurut dia, dalam paket kebijakan September I tidak terdapat kebijakan yang berimplikasi pada jangka pendek.
Ia juga mengatakan, dalam menindak kanjuti hal itu, DPD memiliki dua desakan kepada Pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pencairan dana desa dan mengarahkan penggunaan dana desa, baik yang bersumber dari belanja pusat maupun dana perimbangan, untuk keperluan penggerakkan ekonomi masyarakat desa, dengan memangkas prosedur-prosedur yang tidak perlu pada tahap awal.
Kedua, mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan petunjuk yang lebih praktis dan mudah bagi pemerintah daerah dalam meyalurkan dana hibah dan bantuan sosial. Hibah dan Bansos ini diharapkan akan bisa membantu masyarakat dalam mengelola aktivitas sosial ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
