REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD, Irman Gusman mengatakan 50 persen pemda di Indonesia siap mengeluarkan obligasi pemerintah daerah (municpal bonds). Karena 70 persen laporan keuangan daerah sudah wajar tanpa pengecualian (WTP) atau bagus.
"Sesungguhnya hampir 50 persen sudah siap. Parameternya karena daerah 70 persen keuangan sudah laporan wajar tanpa pengecualian yang berarti disebut bagus," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/12).
Namun, menurutnya, perlu instrumen isntrumen lain agar pemda bisa mengeluarkan obligasi daerah dan mendorong peningkatan pemerintahan lokal yang baik. "Mindset ini belum kita dorong. Mereka (pemda) masih berpikir tradisional juga," katanya.
Tahun depan, tambah dia, pemda diharapkan bisa mengeluarkan obligasi daerah. Karena beberapa provinsi yang dinilai sudah siap, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kota Bandung, Surabaya dan Palembang.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan obligasi sejak 10 tahun lalu. Namun, belum ada satu pun daerah yang bisa melaksanakan itu.
"Ini ada kendala. Oleh karena itu, DPD berinisiatif mengundang stakeholder untuk membicarakan ke depan mendorong pembangunan infrastruktur," katanya.
Selain itu, menurutnya, selama ini posisi pemerintahan daerah masih sebagai konsumen. Maka, dengan keterlibatan di obligasi daerah maka pemda bisa menjadi pihak yang mengarahkan investor.
Bahkan, Irman mengatakan, mampir sebagian besar APBD habis untuk biaya rutin dan sedikit untuk pembangunan infrastruktur.
Terkait rating pemda oleh PT Pefindo yang masih di bawah, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan masih banyak yang perlu dipersiapkan. Termasuk kapasitas pemda.
"Kapasitas pemda tidak merata ini pekerjaan rumah makanya kita pengen mengatur prioritas dulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
