REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH-- Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mensinyalir adanya organisasi atau lembaga yang bertentangan dengan syariat Islam di ibukota Provinsi Aceh itu, sehingga perlu diwaspadai.
"Kami mensinyalir ada organisasi yang akan dikukuhkan di daerah ini bertentangan dengan syariat Islam. Saya berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan lembaga ilegal itu," kata Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di Banda Aceh, Selasa.
Untuk mengantisipasi keberadaan kelompok yang mengatasnamakan organisasi sosial kemasyarakatan, Pemko akan lebih selektif mengeluarkan izin legalitas lembaga. "Kesbanglinmas harus lebih selektif dan jika ada menyimpang dari aturan jangan diberikan," katanya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan sejak beberapa hari terakhir berkembang isu akan dikukuhkannya sebuah organisasi yang mengayomi pekeja seks komersil (PSK) di kota bandar wisata Islami itu.
Selain itu, pihaknya juga menerima informasi yang menyebutkan berkembangnya aliran atau ajaran sesat yang menyimpang dari agama Islam. "Keberadaan kelompok yang mengembangkan aliran sesat ini masih kami selidiki, jika terbukti akan kita bubarkan," katanya.
Menurutnya, Pemko Banda Aceh pernah kecolongan akibat digelarnya kegiatan fashion show yang diikuti oleh para trans gender (waria). "Kegiatan fashion show itu mendapatkan kecaman dari ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi," katanya.
Wakil Wali Kota Banda Aceh itu mengimbau warga agar tidak mudah terpengaruh dengan organisasi yang tidak jelas, terutama yang bertentangan dengan ajaran agama," kata Illiza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
