REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN - Warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menjual tanah milik mereka yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi 2010.

"Warga tidak akan menjual tanah hak milik yang saat ini terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi. Mereka berharap apabila tanahnya masuk daerah bahaya bisa dijadikan sebagai lahan pertanian," kata Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan Heri Supraapto, Kamis (17/2).

Menurut Heri, warga bisa menerima jika lahan atau tanah yang sebelumnya mereka tempati tersebut dibebaskan sementara untuk tempat tinggal dan tidak membangun kembali rumah di lokasi tersebut. "Warga memang bisa menerima jika tanah mereka dikategorikan masuk daerah rawan bencana Gunung Merapi dan harus dikosongkan dari pemukiman. Sehingga, mereka juga mohon direlokasi ke tempat yang aman," katanya.

Heri mengatakan seluruh tanah milik warga yang saat ini mengalami rusak parah akibat terjangan awan panas maupun lahar Gunung Merapi tersebut memiliki sertifikat tanah bukti kepemilikan. "Semua tanah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi tersebut ada sertifikat kepemilikannya. Meskipun saat ini kondisinya rusak parah, namun tidak terlalu sulit untuk melihat atau menentukan batas-batas kepemilikan tanah masing-masing," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Samsul Maarif, beberapa waktu lalu berkunjung dan menanyakan langsung kepada warga nilai ganti rugi tanah milik warga jika harus dikosongkan. "Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung daerah-daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi untuk menentukan daerah-daerah yang nantinya harus dikosongkan karena merupakan daerah bahaya apabila dijadikan tempat pemukiman penduduk," kata Heri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika