REPUBLIKA.CO.ID BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di enam daerah di Lampung, yang akan digelar hari iRabu (30/6).
"PNS harus netral, kalau ketahuan dan ketangkap maka habislah karir PNS yang bersangkutan," kata Gubernur Sjachroedin ZP di hadapan PNS kota Bandar Lampung, Selasa (29/6).
Ia mengatakan selaku pembina dan penanggung jawab di Provinsi Lampung, dirinya menegaskan PNS berkewajiban menyukseskan jalannya Pilkada di kabupaten/kota tersebut. Menurut dia, bila PNS terlibat langsung kepada salah satu calon, maka akan merusak jalannya demokrasi lima tahunan ini.
Pilkada yang akan digelar Rabu (30/6) ini, akan berlangsung di Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Masing-masing daerah tersebut, kepala daerah yang masih aktif ikut mencalonkan diri sebagai calon incumbent.
Menurut Sjachroedin, keterlibatan PNS dalam pilkada secara langsung kepada salah satu calon akan mempersulit PNS itu sendiri ke depan. "Kalau ketangkap dan ketahuan terbukti, maka selama lima tahun PNS tersebut jelas tidak akan dipakai lagi dan ini menghambat karirnya," ujar Gubernur.
Pemantauan Republika, kemarin, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing RT sudah berdiri. Namun demikian, masih banyak warga yang belum menerima kartu pemilih dan surat undangan (formulir C-6).
Warga yang sudah menerima kartu pemilih dan surat C-6, ternyata identitas yang tertera tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Menurut Herlina, dirinya mendapat kartu pemilih dan surat C-6 bukan namanya.
"Saya jelas tidak mendatangi TPS, karena bukan nama saya yang tertera, nanti saya dibilang memalsukan dan lain-lain," kata ibu dua anak tinggal di Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung
Ikuti Whatsapp Channel Republika
