REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG--Ujian nasional (UN) boleh dikritik tetapi jangan dihapus karena belum ada penggantinya, begitu ucap Menteri Agama, Suryadharma Ali. Ia mengatakan, bila tidak ada alat ukur lalu memakai apa untuk mengetahui bahwa murid berhasil atau guru berhasil dalam mengajar.
"Kalau kualitas lulusan turun harus ada perbaikan, jangan disalahkan UN-nya," katanya.
Secara nasional, katanya, hasil UN untuk madrasah ada penurunan sedikit dan tidak terlalu buruk.
Menurut dia, kegagalan UN untuk madrasah karena kualitas yang beragam. Madrasah swasta jauh lebih besar sekitar 90-92 persen, sedangkan madrasah negeri hanya delapan persen.
Ia mengatakan, madrasah dikelola kiai atau tokoh masyarakat dengan kekuatan yang beragam.
"Kiai yang mendirikan madrasah bukan kiai yang banyak uang, tetapi hanya pengabdian agar masyarakat sekitar cerdas, belajar dan tidak buta huruf," katanya.
Menag mengatakan, madrasah yang dikelola swasta sekitar 92 persen. Jadi, kalau tidak ada partisipasi masyarakat artinya kemampuan pemerintah memberikan layanan pendidikan hanya delapan persen.
"Untuk itu, akan diupayakan memperbanyak madrasah negeri, namun ada sedikit hambatan, yakni pemilik madrasah swasta mendapat tanah dan membangunnya tidak mudah," ujar. "Sementara kalau dijadikan negeri, maka asset tersebut menjadi milik pemerintah. Hal ini yang dirasa berat," katanya.
Ia mengatakan, akan dicari upaya lain agar dari segi pembiayaan mereka tidak kedodoran tetapi dari segi kualitas juga meningkat. "Menurut saya, mereka perlu dukungan pembiayaan. Swasta yang mempunyai standar kualitas tertentu ada kewajiban pemerintah memberikan subsidi pembiayaan pelaksanaan pendidikan kemudian yang lain mengikuti dengan meningkatkan standar kualitasnya dahulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
