Rabu, 6 Rabiul Awwal 1440 / 14 November 2018

Rabu, 6 Rabiul Awwal 1440 / 14 November 2018

RPP Disahkan, Presiden dan Jajarannya Sulit Disadap

Rabu 23 Des 2009 04:50 WIB

Red:

JAKARTA--Presiden dan dan jajarannya di kabinet akan menjadi orang-orang yang sulit atau mustahil disadap jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (Penyadapan) disahkan. Kesulitan tersebut lantaran sesuai draft RPP per 3 Desember 2009, Presiden merupakan salah satu institusi yang berperan dominan.

"Presiden berperan membentuk Pusat Intersepsi Nasional dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional," kata Wakil Kordinator ICW, Emerson Yuntho, Selasa (22/12). Menurut dia, ada enam instansi lain yang juga akan sulit disadap karena punya peran dominan bagi terlaksana atau tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, Emerson menyatakan, jika KPK ingin melakukan penyadapan terhadap tujuh instansi ini kemungkinan proses penyadapannya ditolak. "Atau berlarut-larut atau bocor," terang dia.

Emerson menyebutkan, instansi lain yang sulit disadap, yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Jaksa Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh jajaran pengadilan hingga Mahkamah Agung, Anggota pusat intersepi nasional, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Dewan Pengawas Intersepsi. Emerson menyatakan, pihak yang sulit disadap tersebut termasuk juga di dalamnya adalah kerabat, kawan, kroni atau rekan satu partai atau profesi-profesi.

Emerson menuturkan, di antara instansi-instansi tersebut, Menkominfo yang paling berperan dominan. Yaitu, mulai dari mengetahui pelaksanaan intersepsi, menjadi Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional, memeriksa kebenaran pemberitahuan dari aparat penegak hukum, dan mengenakan sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik.

"Atas permintaan Jaksa Agung, dalam keadaan yang penting dan mendesak serta untuk melindungi kepentingan umum, Menteri dapat langsung menghentikan sementara kegiatan atau mencabut izin Penyelenggara Sistem Elektronik," terang Emerson.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berperan menerima dan menetapkan permintaan atau pengajuan intersepsi yang diajukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan."Permintaan dapat tidak dipenuhi, seperti yang tertuang pada penjelasan Pasal 4," terang Emerson.

Sementara Pusat Intersepsi Nasional (PIN), Emerson menyatakan, berperan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses Intersepsi agar proses Intersepsi berjalan sebagaimana mestinya. PIN merupakan perantara (gateway) antara Aparat Penegak Hukum dengan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Emerson menyatakan, kinerja PIN diawasi Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Dewan PIN yang di antaranya beranggotakan Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri juga bertugas membentuk tim audit. nap/kpo

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Semangat Adul Menuntut Ilmu (2)

Selasa , 13 Nov 2018, 23:56 WIB