Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

Bonbin Satwa Taru Jurug Kian Merana

Senin 02 Mar 2009 05:12 WIB

Red:

SOLO -- Nasib Kebon Binatang (Bonbin) Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) kian merana. Manajemen pengelolaan Bonbin dipinggir Sungai Bengawan Solo sana itu tak profesional. Banyak kasus koleksi binatang langka yang hilang, kurus-kurus, bahkan banyak yang mati karena minim asupan gizi, serta kondisi kandang tak terawat.

Yang lebih menyedihkan lagi, hasil survey asosiasi kebun bintang se-Indonesia dan Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSA) Provinsi Jateng sempat mengeluarkan rekomendasi menyakitkan ; agar TSTJ lebih baik ditutup saja. Ini yang menyentak banyak pihak turut prihatin atas kondisi keuangan Bonbin yang terus dalam kondisi merugi tersebut.

Sementara, Pemkot Solo sendiri hingga sekarang masih berkutat pada pola pengelolaan Bonbin TSTJ. Masih terjadi pro-kontra, apakah pengelolaan pola diswastakan murni, kerjasa dengan pihak ketiga, atau model perusahaan daerah (Perusda). Pro-kontra memakan waktu berlarut-larut, sementara pemeliharaan koleksi binatang mendesak butuh perhatian serius.

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), sepertinya pilih pola pengelolaan semacam Perusda, yakni dengan membentuk PT TSTJ. Hanya saja, pembahasan mengenai hal ini terbentur mentog di DPRD. Joko mentarget pembahasan masalah ini selesai sebelum Pemilu legislatif 2009 yang berlangsung 9 April mendatang.

Walikota Jokowi sendiri, juga belum tahu persis pembahasan revisi Perda tersebut sampai dimana. Apakah sudah masuk ke DPRD, atau masih dalam pengkajian Perda PT TSTJ. ''Saya juga belum tahu persis. Coba nanti saya cek di Bagian Hukum,'' kata dia kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Yang jelas, Jokowi berkeinginan revisi Perda sudah selesai sebelum masa jabatan dewan berakhir. Target ini terwujud dengan harapan masalah pengelolaan TSTJ tidak berlarut-larut. Hal ini menmgingat kondisi Bonbin kian memprihatinkan.

Sebenarnya, Jokowi tidak begitu mempesoalkan pola pengelolaan manajemen TSTJ dengan model apa nantinya. Menurutnya, bisa saja seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), atau yang lainnya. Yang lebih penting,segara ada kepastian tentang pola pengelolaan yang jelas lebih dulu.

Beberapa waktu lalu. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Budi Suharto, sudah diperintah untuk konsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Sampai sekarang, Jokowi belum menerima laporannya. Sehingga belum tahu bentuk rekomendasi yang diberikan Depdagri seperti apa terkait dengan TSTJ.

Kepala Bagianm Hukum, Supartono, melalui seorang stafnya, katanya, draf revisi Perda pengelolaan TSTJ sudah diajukan ke Plt Sekda, Supradi Kertamenawi. Hanya saja, tidak memberi gambaran draf yang diajukan. ''Kami tidak punya wenang matur (bicara),'' katanya.

Sedang Supradi sendiri bilang,''draf revisi Perda masih ditangan pemkot. Draf itu belum diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kenapa belum diserahkan? Menurut dia, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan Raperda Pergudangan Kota Pedaringan di dewan.

Kemukinan, menurut dia, pengelolaan TSTJ akan diperlakukan sama dengan Pusat Pergudangan Kota Pedaringan, yakni berbentuk Perusda.. ''Jadi, kamk lihat dulu nanti hasil pembahasan Raperda Pergudangan Kota Pedaringan,'' katanya. JIka ternyata lebih mudah dan bisa dilaksanakan, mungkin pengelolaan TBTJ juga akan berbentuk badan hukum yang sama. Karena pengelolaan pergudangan dengan pola perusda tidak terlalu rumit, seperti PT. Dan, implikmasi ke publik tak begitu berat.

Konsekuensinya, lanjut Supradi, Perda PT TSTJ yang ada saat ini memang harus dicabut dan dibuatkan draf baru. maka dari itu, diharap pembahasan draf Pergudangan Kota Pedaringan segera selesai. eds/pur

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA