Selasa, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Selasa, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Pembentukan Kalimantan Utara Atasi Ancaman Hilangnya Wilayah

Jumat 12 Des 2008 07:04 WIB

Red:

SAMARINDA -- Pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) --terpisah dari Kalimantan Timur-- adalah untuk mengatasi ancaman hilangnya wilayah karena pengamanan kawasan perbatasan menghadapi kendala keterbatasan aparat, serta kelemahan prasarana perhubungan yang dihadapkan dengan wilayah terlalu luas.

"Dengan terbentuk Kaltara, maka secara otomotis terbentuk sejumlah lembaga setingkat provinsi misalnya kejati, kapolda dan korem. Selama ini, wilayah utara Kaltim paling rawan kasus penyelundupan, tebang liar , pencurian ikan, penambangan liar. Sementara aparat keamanan beralasan menghadapi masalah dengan keterbatasan personel, peralatan dan keuangan akibat terlalu luasnya wilayah yang dikawal," kata Bupati Bulungan, Budiman Arifin yang dihubungi di Tanjung Selor, Kamis.

Bupati Bulungan yang didampingi Kepala Bagian Humas Pemkab Bulungan, Yahdian Noor menjelaskan bahwa untuk merealisasikan pembentukan Kaltara maka Rabu malam (10/12) digelar pertemuan yang melibatkan lima bupati/walikota wilayah utara itu di Bulungan. "Kaltara mendesak terbentuk karena salah satu arti strategisnya, yakni penanganan wilayah perbatasan yang terabaikan akibat wilayah Kaltim begitu luas dengan kondisi pengamanan serta terbatas baik personil, serta prasarana dan sarana perhubungan," papar dia.

Sipadan dan Ligitan

Salah satu bentuk kerawanan yang sangat merugikan Indonesia, yakni ancaman hilangnya wilayah teritorial Indonesia baik darat maupun laut (Pulau) akibat kurang terjaganya kawasan itu. Contoh nyata adalah kekalahan Indonesia pada sangketa internasional di Den Haag (Belanda) terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia.

Kekalahan Indonesia pada sangketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan saat itu bukan karena fakta sejarah namun akibat terabainya pengelolaan lingkungan di kawasan itu.Saat ini saja, Indonesia kembali mengalami ancaman kehilangan wilayah teritorial terkait kasus sangketa wilayah kaya minyak di Blok Ambalat dan Perairan Karang Unarang, Laut Sulawesi karena diklaim secara sepihak oleh Malaysia.

"Pembentukan Kaltara sangat mendesak karena selain wilayah Kaltim terlalu luas, juga sudah dilakukan studi kelayakan yang menunjukkan bahwa wilayah utara provinsi ini sudah sangat layak jadi provinsi sendiri, baik dari sisi ekonomis atau potensi sumber daya alam, kependudukan, keuangan dan administrasi," imbuh dia.

Kaltim saat ini terdiri atas 14 kabupaten/kota dengan jumlah pendududuk 2,7 jiwa serta luas wilayah 1,5 kali dari wilayah Pulau Jawa plus Pulau Madura.Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Budiman Arifin, Bupati Bulungan disepakati bahwa tim pembentukan provinsi baru itu segera berangkat ke Jakarta untuk menemui Komisi II (Bidang Pemerintahan) DPR.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR itu , tim akan mengusulkan agar pembahasan pemekaran provinsi Kaltara dimasukkan dalam agenda sidang paripurna 19 Desember 2008.Kesepakatan lain, yakni semua pemkab dan pemkot di utara Kaltim wajib mengalokasikan dana Rp500 juta dalam APBD 2009 untuk menunjang proses pembentukan Provinsi Kaltara.

Khusus Pemkab Bulungan dalam APBD 2008 telah mengalokasikan Rp500 juta untuk mendanai pertemuan tahun mengenai pembahasan Kaltara dan keberangkatan tim khusus menemui anggota Komisi II DPR-.Tim mendukung percepatan pembentukan provinsi Kaltara itu merupakan gabungan pengurus DPD KNPI di wilayah utara Kaltim. Tim ini dikoordinasi oleh Ketua DPD KNPI Bulungan, Alwan Saputra.

Bulungan ibukota provinsi

Hasil studi kelayakan oleh tim independen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menyebutkan Kabupaten Bulungan sangat layak menjadi ibukota provinsi Kaltara baik dari posisi letak daerah, luas wilayah serta berdasarkan fakta historis.

Berdasarkan sejarah, semua daerah di wilayah utara itu dulunya masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan, sebelum menyatakan kesediaan bergabung dengan Pemerintahan RI tahun 1949.

Wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan juga masuk sebagian di wilayah yang kini dikenal sebagai Filipina Selatan dan Tawau (Sabah, Malaysia Timur).Fakta sejarah itu yang menguatkan bahwa dari sisi historis, Indonesia memiliki bukti-bukti kuat tentang kepemilikan wilayah teroriral di kawasan perbatasan yang disengketakan namun lemah dalam pengelolaannya."Kita berharap dengan terbentuk Kaltara maka pengelolaan kawasan perbatasan bisa lebih baik," imbuh Budiman.

Di sisi lain, pembentukan provinsi Kaltara dalam waktu dekat tampaknya mengalami hambatan, yakni dengan adanya surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR yang isinya menyatakan RUU Pembentukan Kaltara akan diajukan kembali setelah pilpres 2009.

Pembentukan sebuah provinsi tidak bisa secara parsial karena terpadu dengan beberapa daerah lainnya berdasarkan sebuah undang-undang serta melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara harus mengetahuinya masalah administrasi keuangan dan pengelolaan pemerintahan daerahnya.ant/kp

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA