REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5). "Yang kita serahkan hari ini adalah 7.000 sertifikat, tetapi yang kita undang hari ini adalah 2.500 undangan. Coba diangkat, saya mau hitung," kata presiden saat acara pembagian sertifikat di GOR Rewangga Kuningan.
Jokowi mengatakan pemerintah ingin cepat menyelesaikan pembagian sertifikat tanah ini agar tidak ada masalah sengketa kepemilikan tanah. "Karena setiap saya ke daerah, ke desa, masuk kampung selalu persoalannya sengketa lahan. Di mana-mana ada sengketa lahan," kata Jokowi.
Dia mengatakan total seluruh tanah di Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan, tetapi hingga akhir 2014 baru 46 juta. "Separuh saja belum ada, masih kurang 80 juta. Biasanya tiap tahun hanya 500 ribu yang bisa disertifikatkan. Bayangkan kita harus menunggu 160 tahun baru kita bisa pegang sertifikat," katanya.
Presiden menyatakan telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil pada tahun ini menyelesaikan 7.000 sertifkat. Sedangkan tahun depan ada sembilan juta yang harus diserahkan ke masyarakat.
"Jangan berlama-lama, jangan berbelit-belit, cepat. Karena tanpa kita pegang tanda bukti hak atas tanah pasti masih ada sengketa. Tapi kalau sudah pegang sertifikat mau apa," kata Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan kuis kepada tiga orang untuk mendapatkan hadiah sepeda. Tiga penerima hadiah sepeda ini adalah Kushadi yang berhasil melafalkan Pancasila, Haji Dadang yang berhasil menyebut 10 suku dan Titin yang bisa menyebut tujuh nama ikan.
Sofyan Djalil dalam pidato laporannya mengungkapkan 2.500 penerima sertifikat yang hadir berasal dari Kabupaten Majalengka sebanayak 500 orang, Kabupaten Kuningan 750 orang, Kabupaten Indramayu 500 orang, Kabupaten Cirebon 500 orang dan Kota Cirebon 500 orang. "Tahun ini 2018 di Jawa Barat akan diterbitkan sertifikat untuk 1,3 juta bidang," kata Sofyan Djalil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
