Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Kunjungi Gubernur Kalbar, Bea Cukai Ajak Tingkatkan Sinergi

Selasa 16 Apr 2019 14:30 WIB

Red: Gita Amanda

Jajaran Bea Cukai menemui Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Jajaran Bea Cukai menemui Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Foto: Bea Cukai
Untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia perlu sinergi dengan Pemda setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Jajaran Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengunjungi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (9/4) lalu. Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara instansi pemerintah dan pemerintahan daerah setempat.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi juga memaparkan peranan Bea Cukai dalam membantu perekonomian Indonesia. “Kami ditugaskan oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai mempelajari prospek pengembangan perekonomian di daerah, dan Bea cukai mempunyai berberapa fasilitas Bea Cukai yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha/industri di Kalimantan Barat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah,” ungkap Azhar kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada saat kunjungan tersebut.

Sutarmidji juga menyatakan apresiasinya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bea Cukai sebagai salah satu bentuk koordinasi tugas dan fungsi. Dirinya juga menyatakan akan terus berkoordinasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Azhar juga menjelaskan terkait bidang pengawasan. “Pihak kami sudah siap melakukan pengawasan dan kontrol kawasan perbatasan Kalimantan Barat, namun kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya,” ujarnya seperti dalam siaran pers.

Menurutnya, jalur darat perbatasan merupakan daerah yang rawan menjadi pintu masuk perdagangan Illegal dan penyelundupan. Di jalur itu juga banyak jalur tikus yang luput dari pantauan. Kalau dari Bea cukai sendiri ini sangat terbatas dalam melakukan pengawasan tersebut, peru adanya dukungan dari pemerintah Kalimantan Barat.

Menurut Sutarmidji, perbatasan Malaysia-Kalimantan memang amat panjang, nyaris 1.000 kilometer (km). Seperti kendaraan dari luar yang banyak masuk dari Bengkayang.

Karenanya, selain pengawasan, diperlukan juga Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat. “Kita perlu mempercepat pemekaran wilayah Kalimantan Barat, karena luasnya wilayah perbatasan dan juga pengawasan yang terbatas,” ungkapnya.

Selain itu, Bea Cukai juga berharap dapat menjalin komunikasi yang erat, serta untuk menjalankan fungsi kebeacukaian yang begitu kompleks tentunya perlu dukungan dan sinergi. Tidak hanya dari internal bea cukai melainkan dari pihak-pihak eksternal yang terkait, khususnya pemerintah daerah untuk dapat saling bekerja sama untuk membangun Kalimantan Barat.

Diharapkan dengan terjalinnya sinergi antara Bea Cukai dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, ke depannya dapat menciptakan Kalimantan Barat yang bermartabat.

Baca Juga

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA