REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Belum tuntas persoalan hama wereng yang mengganas, para petani di Jawa Tengah harus siap-siap menghadapi ancaman ketersediaan pupuk. Pasalnya, pemerintah pusat dikabarkan bakal menguragi jatah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Jawa Tengah. Hal ini dampak dari peyerapan tahun 2009 yang kurang maksimal.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Istajib AS, mengatakan kebijakan pemerintah pusat ini bisa berdampak buruk bagi dunia pertanian di Jawa Tengah. Menurutnya, sesuai dengan Peratura Meteri Pertanian No 50/Permentan/sr.130/11/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi tahun anggaran 2010 bahwa alokasi Jateng mencapai 1.940.339 ton.

Rinciannya, jenis urea bersubsidi sebanyak 1.070.000 ton, ZA sebanyak 208.228 ton, SP 36 sebanyak 108.000 ton, NPK 350.667 ton serta pupuk organik 131.444 ton. Namun, sampai dengan masa tanam kedua tahun 2010, pupuk urea bersubsidi per akhir Juni 2010 baru terserap 40 persen atau sekitar 428.000 ton. ''Karena itu, pemerintah pusat dikabarkan akan mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi Jawa Tengah dari semula 1.070.000 ton menjadi 800.000 ton,'' ungkap wakil rakyat dari Fraksi patai Persatuan Pembanunan (FPPP) ini, Kamis (8/7).

Terkait informasi ini, FPPP DPRD Jawa Tengah mendesak kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengkaji lebih lanjut penyebab lambatnya penyerapan pupuk ini. ''Mengapa para petani pada masa tanam tahun 2010 baru memanfaatkan 40 persen dari kota pupuk urea bersubsidi yang jumlahnya mencapai 1.070.000 ton, haus dicari penyebanya,'' pinta Istajib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika