REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan koordinasi dan supervisi perbaikan dan tata kelola pelabuhan utama Tanjung Priok. Hal ini ditujukan untuk mengembalikan kekuatan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar. Kali ini KPK mengundang seluruh otoritas pelabuhan Tanjung Priok di antaranya Bea Cukai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Karantina, dan Ombudsman.
Pelabuhan Tanjung Priok dianggap dapat mewakili kondisi pelabuhan lain yang ada di Indonesia, dengan tingkat kesibukan yang paling tinggi, pelabuhan Tanjung Priok dipilih untuk menjadi contoh dari perbaikan di sektor maritim. Bea Cukai selaku salah satu operator pelabuhan Tanjung Priok juga memiliki peran dalam mendukung perbaikan ini.
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Fadjar Donny memaparkan beberapa langkah inisiatif pengelolaan yang dilakukan Bea Cukai dalam membenahi pelabuhan Tanjung Priok. Bea Cukai telah melakukan metode hub and spoke di mana Tanjung Priok ditempatkan sebagai pelabuhan besar, atau hub, dan barang-barang yang masuk akan segera disalurkan ke pelabuhan kecil, atau spoke, untuk mengurangi penumpukan. Selain pembentukan hub and spoke, Bea Cukai Tanjung Priok juga telah mengajukan penataan tempat penimbunan sementara.
"Dengan pengelompokan TPS diharapkan pemeriksaan lebih efektif dan efisien sehingga dampaknya akan menurunkan dwelling time,” ungkap Donny.
Tak hanya itu, pembangunan tempat penimbunan pabean di sekitar Tanjung Priok juga diharapkan dapat bermanfaat untuk long stay container sehingga tidak menumpuk di pelabuhan utama. “Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik, dan menarik minat investor yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Donny.
Saat ini yang masih menjadi permasalah bersama dalam pengelolaan sektor maritim di antaranya adalah daya saing yang lemah di sektor ini, hal ini disebabkan oleh biaya logistik yang tinggi, dwelling time dan waiting time dalam pelayanan pelabuhan, selain itu masih tingginya tingkat pelanggaran hukum di wilayah laut juga menyebabkan lemahnya sektor ini dalam bersaing dengan sektor lain.
