Kamis 24 Mar 2011 00:01 WIB

20 RS Asal Singapura Siap Buka Cabang di Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Sebanyak 20 rumah sakit di Singapura berencana ekspansi ke Jawa Timur, sehingga pimpinan ke-20 rumah sakit itu akan menemui Gubernur Jatim. "Rencananya, mereka bertemu dengan Gubernur Jatim pada Kamis (24/3)," kata Direktur RSUD dr Soetomo Dr dr Slamet R Yuwono DTM&H MARS di sela-sela kunjungan kerja sembilan anggota Komisi IX DPR RI di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu.

Dalam dialog antara anggota Komisi IX DPR RI (membidangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi) dengan sejawat Unair yang dipandu Dekan FK Unair Prof Dr dr Agung Pranoto MSc itu, ia mengaku belum mengetahui bentuk investasi mereka.

"Yang jelas, mereka beralih ke Indonesia, karena mereka sudah kalah dengan Korea dan Vietnam, sehingga mereka bermaksud menjemput bola dengan datang langsung ke Indonesia, di antaranya masuk Jatim," katanya. Pihaknya berharap kedatangan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Dr Ahmad Nizar Shihab Sp.An akan membantu kalangan rumah sakit di Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Masyarakat belum mempunyai trust (kepercayaan) akibat mahalnya biaya kesehatan, padahal mahalnya biaya kesehatan itu akibat harga alat-alat kesehatan dari luar ke Indonesia dikenai pajak. Di Singapura, pajak untuk alat-alat kesehatan itu nol persen," katanya.

Menurut dia, pajak dari alat-alat kesehatan itu mungkin membuat pemerintah dapat meraup Rp4 triliun, tapi pemerintah akan tetap mengeluarkan biaya sebesar itu untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat.

"Padahal, kalau biaya layanan kesehatan murah akan mampu dibiayai masyarakat tanpa bantuan pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengalihkan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan yang akan menumbuhkan 'trust' dari masyarakat," katanya.

"Ironisnya, tenaga ahli kita diambil Singapura untuk melayani masyarakat kita sendiri yang telanjur memiliki 'trust' kepada rumah sakit di Singapura dan negara lainnya. Kami tidak akan melarang mereka, tapi mereka perlu diatur, baik dengan UU maupun Perda," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement