REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi DIY Komisi II DPR RI melakukan penjaringan aspirasi ke Provinsi DIY selama tiga hari (10-12 Maret) dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.
Dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi DIY dan pemerintah kota Yogyakarta di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (10/11), Ketua Tim/Ketua Komisis II DPR RI Chairuman Harahap mempertanyakan antara lain: bagaimana mekanisme di provinsi DIY ini berjalan?, bagaimana koordinasi antara Bupati dan Gubernur?, bagaimana hubungan antara Pemerintah dengan Gubernur?, apakah ada hambatan psikologis yang timbul dalam pelaksanaan pemerintahan?.
Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan, tidak akan menyampaikan pendapat atau pandangan soal RUUK karena sudah disampaikan saat pertemuan dengan DPR di Jakarta belum lama ini. Namun Sultan mengungkapkan sebagai kapasitas Hamengku Buwono yang melekat sebagai Gubernur DIY harus konsisten.
''Hamengku Buwono sebagai simbol yang melindungi, mengayomi sesama tanpa membedakan kedudukan sosial termasuk yang tidak suka. Jadi lebih banyak memberi, mengayomi. Sehingga menjadi sulit bila tidak menjadi gubernur dalam melayani masyarakat kalau ada dualisme kepemimpinan. Hal ini akan membingungkan masyarakat DIY. Ketika ada masalah rakyat mengacu ke Sultan, sementara Sultan kapasitasnya terbatas,''ungkap dia.
Pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Pemprov DIY Tri Harjun Ismaji mengatakan, sebagai pembantu Gubernur yang bertanggungjawab terhadap seluruh SKPD merasa diperintah dan diayomi oleh Gubernur dan tidak pernah mengalami masalah. ''Dari pengalaman saya selama ini Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Daerah selalu dihormati karena sebagai pengayom, panutan dan memberikan berkah bagi masyarakat,''kata dia.
Dia memberi contoh pada waktu Pasca Gempa Bumi 2006 ada 400 ribu rumah yang rusak dan 108 ribu diantaranya rusak berat, tetapi dengan dorongan dan arahan dari Gubernur yang dalam hal ini Sri Sultan karena persepsi masyarakat menghormati Gubernur sebagai Ngarso Dalem maka dalam waktu kurang dari 2,5 tahun rumah-rumah tersebut sudah mampu dibangun semua.
''Menurut kami Gubernur sangat demokratis. Pada saat fit and proper test di kabupaten/kota maupun provinsi selalu merekomendasikan dan memilih pembantunya yang bisa melawan atasannya bila tidak berpihak pada rakyat,''ungkap Tri Harjun. Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan selama ini tidak pernah menghadapi kendala bila melakukan koordinasi dengan Gubernur. ''Kami bisa sms-an dengan Gubernur bila ada apa-apa. Apalagi kalau ada yang harus dilaksanakan malam hari dan saat itu juga bisa dilaksanakan,''ungkap dia.
Usai menjaring aspirasi di kalangan pemerintahan Chairuman pada wartawan mengatakan belum bisa mengambil kesimpulan. Aspirasi di Yogyakarta akan dilaksanakan selama tiga hari dengan berbagai elemen sehingga nanti hasilnya harus dibahas lagi dalam rapat-rapat. ''Apalagi banyak aspek daerah istimewa yang harus dituangkan dalam UU Keistimewaan,''kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan kedatangannya ke Yogyakarta untuk mendengarkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat DIY, baik yang pro penetapan maupun yang tidak setuju penetapan. ''Nantinya akan dibahas dengan gamblang setelah teman-teman dari fraksi mendapatkan masukan. Diharapkan pembahasan RUUK ini akan selesai pada bulan Juli, kata dia.
Selama pertemuan di Pemprov DIY, tim Komisi II DPR RI disambut oleh atraksi yang dibawakan oleh beberapa orang menggunakan kostum punakawan dan prajurit jawa sebagai bentuk dukungan keistimewaan.
Ketua sekretariat Bersama Elemen Pendukung Keistimewaan DIY Widhihasto Wasana Putra mengatakan, Punakawan menjadi simbol rakyat kecil seperti filosofis dunia pewayangan yang diperankan Semar, Petruk, Bagong dan Gareng. Karena rakyat kecil tetap mendukung penetapan Ngarso Dalem atau kawulo alit, kata dia.
Jadwal kunjungan Komisi II DPR RI ke Yogyakarta setelah melakukan pertemuan dengan Pemprov DIY dan Pemkot Yogyakarta, dilanjutkan ke UGM melakukan pertemuan dengan perwakilan universitas di Yogyakarta di Balai Seniat UGM Yogyakarta. Selanjutnya Kamis malam pertemuan dengan kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman di Bangsal Trajumas Keraton Yogyakarta. Kunjungan hari ke dua (11/3) dengan pemerintah kabupaten Sleman di Pendopo rumah dinas Bupati Sleman dan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo Kabupaten bantul.
Kemudian pada hari ketiga (12/3) melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Gedung Kaca Kabupaten Kulon Progo dan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul di Gedung Pramasamya Kabupaten Bantul. Pada malam harinya pertemuan dengan komunitas dan elemen masyarakat DIY di Gedung Grha Wanabhakti Yasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
