REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sekitar 180 pendukung terdakwa kasus terorisme Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari Solo telah berangkat menuju Jakarta. Ratusan pemuda dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Solo ini bersiap memberikan dukungan moral di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis (10/2) besok.
Mereka berkumpul di Masjid Baitussalam, Tipes, Solo sekitar pukul 11.00 WIB sebelum berangkat menuju Jakarta menggunakan tiga bus besar. Diperkirakan rombongan yang langsung menuju PN Jaksel ini akan tiba esok pagi dan berada disana hingga persidangan lanjutan usai.
Menurut Ustadz Saleh Ibrahim dari JAT, kedatangan mereka ke persidangan Abu Bakar Ba'asyir sebagai bentuk dukungan moral bagi ustadz yang dianggap terdzolimi tersebut. Dirinya menjanjikan keberadaan 180 santri gabungan dari JAT dan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) akan menyaksikan sidang secara tertib.
Pihaknya justru mempertanyakan kesiagaan pihak kepolisian yang dikabarkan akan menerjunkan 1.200 personel khusus untuk mengawal persidang Abu Bakar Ba'asyir. "Masa hanya untuk beliau (Ustadz Abu Bakar Ba'asyir) perlu menerjunkan sebanyak itu. Toh kami tidak pernah bertindak anarkis selama mendatangi persidangan," tuturnya.
Pihak JAT juga berharap para penegak hukum membebaskan pimpinan Pondok Pesantren Ngruki tersebut karena meyakini proses hukum terhadap Abu Bakar Ba'asyir terlalu dipaksakan. "Ini jelas upaya balas budi Densus 88 kepada Amerika Serikat yang sudah banyak memberikan dana," tukas Ustadz Saleh Ibrahim.
Dirinya mempertanyakan mengapa Abu Bakar yang selalu menyebarkan syariat Islam justru ditangkap dengan tuduhan sebagai teroris. "Ini jelas ada kepentingan pihak asing dibalik penangkapan beliau," tegasnya.
Sementara itu, setelah keberangkatan pendukung Ustadz Abu Bakar Bakasyir ke Jakarta, ratusan siswa Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menyambangi Kejaksaan Negeri Solo. Mereka datang dengan berjalan kaki dan membentuk barisan sesampainya di luar Kejari.
Di lokasi ini mereka menyampaikan orasi atas upaya memerangi terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan tertulisnya, LUIS yang diketuai Edi Lukito melihat sikap diskriminasi kepolisian dalam menangani terorisme dibandingkan dengan penanganan kerusuhan Poso, Ambon dan Papua.
Upaya pemberantasan terorisme juga dilihat sebagai bentuk politik pencitraan dan pengalihan isu dari skandal pejabat publik yang terjerat hukum. "Ini menjadi sejarah hitam Polri dan Kejaksaan karena jelas kasus Abu Bakar Ba"asyir adalah rekayasa," tulis LUIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
