REPUBLIKA.CO.ID,BIAK - Tim advokasi dan investigasi Dewan Adat Kabupaten Biak Numfor, Papua, memperketat pengawasan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Biak tahun anggaran 2011. Dana pendidikan mencapai puluhan miliar rupiah.
"Sebagai institusi masyarakat tim advokasi dan investigasi, dewan adat akan menyebar sejumlah relawan untuk membantu pengawasan dana pendidikan di lapangan," ungkap Ketua tim advokasi dan investigasi, Warner Baransano di Biak, Ahad (6/2).
Warner mengakui pengawasan anggaran sektor pendidikan yang mendapat perhatian di antaranya terhadap program peningkatan mutu pendidikan berupa beasiswa, pembebasan SPP, bantuan pendidikan bagi mahasiswa Biak. Program lain yang dibiayai melalui dana pendidikan, lanjut Warner, berupa pembangunan sarana fisik pendidikan melalui dukungan dana alokasi khusus serta pembayaran tunjangan pendidikan terhadap guru.
Menyinggung anggaran pendidikan bersumber dari dana otonomi khusus Papua, Warner menyerukan agar penyaluran serta pemanfaatannya harus tepat sasaran sehingga memberikan dampak bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah khusus orang asli Papua. "Tujuan lain manfaat pemberian dana Otsus bidang pendidikan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat setempat untuk terus menyekolahkan anak-anak hingga pendidikan menengah atas," kata Warner.
Jika dalam pelaksanaan pemanfaatan dana pendidikan di lapangan tidak sesuai aturan, Warner berjanji pihaknya akan melaporkan temuan itu kepada aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian untuk diproses. "Saya harapkan Dinas Pendidikan selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola anggaran pendidikan harus transparan dalam merealisasikannya sehingga berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi masyarakat asli Papua," katanya berharap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
