REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI SELATAN---Pelayanan publik di Kota Bekasi bisa jadi akan terganggu lebih lama. Pasalnya,belum ada kejelasan kapan akan dilakukan mutasi pejabat untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan.
Saat ini, ada enam jabatan yang tidak memiliki pejabat definitif. Enam jabatan tersebut antaralain Sekretaris daerah, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Inspektorat, dan Kepala Dinas Pendapatan Rakyat. Jabatan tersebut hingga saat ini masih dipegang Pelaksana Tugas (Plt).
Tidak adanya jabatan definitif tersebut telah menyebabkan pelayanan publik terganggu. Hal itu terlihat dari 1900-an berkas perizinan yang terpaksa harus menumpuk di BPPT. Berkas tersebut tinggal menunggu tandatangan pejabat yang berwenang.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dadang Hidayat, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah nama yang memenuhi syarat untuk menduduki sejumlah jabatan eselon dua tersebut. Namun, nama yang telah diajukannya belum mendapat tanggapan dari Walikota dan Wakil Walikota. "Draft terakhir usulan nama yang akan mengisi jabatan sudah saya sampaikan ke Walikota dan wakil walikota. Tinggal disetujui apa tidak, " ujarnya, akhir pekan lalu.
Dadang mengatakan idealnya kekosongan jabatan tersebut sudah terisi pejabat definitif paling lama dalam tiga bulan. Hal ini agar pelayanan tidak berlarut-larus terganggu. "Ada 27 nama yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan eselon dua, tapi kapan mereka mengisi jabatan tergantung dari atasan. Kalau dari BKD hanya mengusulkan dan itu sudah kita lakukan, "ungkapnya.
Mutasi jabatan, lanjutnya, diharapkan dapat dilakukan sebelum anggaran daerah 2011 disahkan. Hal ini agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan. "Kalau jabatan diisi di tengah jalan akan sulit karena program-program dari dinas terkait hanya bisa dilakukan jika sudah ada pengesahan dari pejabat definitif, " ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
