REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Ratusan desa di wilayah eks Karesidenan Banyumas tercatat tidak memiliki Sekretaris Desa. Akibatnya sejumlah pekerjaan administrasi desa banyak yang terbengkalai karena dilakukan oleh staf yang bukan profesinya.
Di Kabupaten Banyumas hingga kini masih ada sedikitnya 150 desa yang tidak memiliki desa. Dengan jumlah ini, berarti hampir sekitar 50 persen dari jumlah desa di kabupaten ini yang tak memiliki sekdes. Sedangkan di Kabupaten Cilacap, desa yang masih belum memiliki pejabat sekdes ada 30 desa, Purbalingga 80 desa dan Banjarnegara 35 desa.
''Kekosongan pejabat sekdes ini terjadi akibat adanya aturan baru yang mengatur bahwa pejabat sekdes harus seorang PNS ,'' kata Kabag Humas Pemkab Banyumas, Agus Nurhadi, Kamis (13/1). Bahkan dia menyebutkan, kekosongan sekdes di 150 desa Kabupaten Banyumas ini, sudah berlangsung sekitar 2 tahun.
Dia menyebutkan, masih banyaknya desa yang mengalami kekosongan pejabat sekdes, bukan karena pemkab enggan melaksanakan aturan tersebut. Tapi karena PNS golongan II yang saat ini sudah bekerja di instansi lain, tidak mau dimutasi sebagai sekdes. Sementara untuk melakukan rekrutmen PNS khusus untuk jabatan sekdes, pihaknya terbentur pada kuota pengangkatan PNS yang memang harus dibatasi.
''PNS yang sudah bekerja di instansi lain, kebanyakan menolak jika dipindah menjadi sekdes. Misalnya, orang yang sudah menjadi guru, menolak jika harus berpindah menjadi sekdes karena penghasilannya akan menurun dan dianggap kurang prestise,'' kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
