REPUBLIKA.CO.ID, TOGYAKARTA--Pemerintah Provinsi Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman berencana membuat 'shelter' untuk para pengungsi korban bencana erupsi Gunung Merapi yang rumahnya rusak dan tidak dapat dihuni lagi.
"Rencana pembuatan `shelter` untuk para pengungsi korban Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), saat ini masih dalam tahap pembahasan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Yogyakarta, Rabu malam (10/11).
Menurut Sultan, usai menerima kunjungan Komisi VIII DPR yang dipimpin Abdul Kadir Karding, pembahasan itu menyangkut lokasi, jumlah, dan anggaran untuk pembuatan 'shelter'.
"Lokasi pembuatan `shelter` akan dibicarakan dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta untuk menentukan zona yang aman dari luncuran awan panas," jelas Sultan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan, pembuatan 'shelter' untuk pengungsi Merapi itu seperti yang dilakukan di Kabupaten Bantul, DIY, ketika terjadi gempa bumi pada 2006.
"Hal itu dimaksudkan agar pengungsi korban Merapi yang tidak mempunyai rumah lagi dapat tinggal di `shelter` sambil menunggu hasil pendataan tanah hunian di kawasan Merapi dinyatakan masih bisa dihuni sebagai tempat tinggal atau tidak," katanya.
Rani menambahkan, pada tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan dibuat 345 'shelter' bagi warga Kinahrejo dan Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jumlah itu kemungkinan bertambah, karena masih ada yang belum terdata.
"Kami masih menunggu pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi itu dimulai. Apalagi, saat ini belum ditentukan apakah warga di kawasan rawan bencana III jadi direlokasi atau tidak," tegas Rani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
