REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono meminta kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN) untuk bisa mempertajam lokasi yang akan digunakan untuk relokasi masyarakat yang terkena banjir bandang di Wasior, Papua Barat.
"Bappenas yang mendapat tugas untuk melakukan kajian rekonstruksi dan rehabilitasi bagi para korban diharapkan bisa lebih mempertajam lagi soal bantuan bagi para korban," kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (10/11).
Hal tersebut dikatakan usai dirinya menghadiri paparan Bappenas soal rekonstruksi dan rehabilitasi di Wasior yang dipimpin oleh Wapres Boediono. Wapres berharap agar penajaman rekonstruksi dan rehabilitasi bagi korban Wasior sudah bisa selesai pada pekan depan, untuk selanjutnya dapat dimatangkan keputusannya oleh pemerintah pusat.
"Tadi Bappenas juga diminta oleh Wapres untuk membuat kajian yang paling masuk akal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami bencana yang sama," kata Yopie.
Dari hasil kajian Bappenas menunjukkan tanah yang ada di lokasi bencana memang rawan dengan tanah longsor mengingat letaknya yang berbukit. Sebelumnya Menko Kesra Agung Laksono mengatakan pemerintah sedang menyiapkan cetak biru untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman dan infrastruktur di distrik Wasior, Papua Barat, yang hancur diterjang banjir bandang 4 Oktober.
"Tujuan pembuatan cetak biru untuk memberikan pembangunan kembali agar bencana serupa tidak terulang lagi, mengingat bencana serupa pernah terjadi tahun 1955 dan 2008," kata Agung Laksono.
Isi cetak biru tersebut, kata Agung, menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk, puskesmas, rumah sakit, perkantoran termasuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Penyusunan cetak biru tersebut, kata Agung, ditargetkan akan selesai dalam waktu satu bulan sehingga nantinya bisa digunakan sebagai basis rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Jadi dengan adanya cetak biru itu tidak lagi sekadar membangun kembali permukiman, tapi ada beberapa pemukiman yang dipindahkan karena memang wilayahnya tidak aman untuk ditempati," kata Menko Kesra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
