REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Bandung tetap bersikukuh berangkat ke Bali, pada Selasa (2/11). Mereka terkesan tak peduli dengan berbagai kritik, terutama di tengah lambannya penanganan korban-korban banjir.
Kunjungan Dewan yang mengatasnamakan Panitia Khusus Tujuh dan Delapan itu membawa sedikitnya Dua Raperda Utama. Dua Raperda itu adalah Raperda mengenai badan usaha milik desa (Bumdes) dan Raperda tentang kerja sama antar daerah.
Ketua Pansus Tujuh, Aep Saefullah, mengatakan, tujuan kunjungan yang dilakukannya untuk membahas masalah Bumdes. Alasannya karena Bumdes di Kabupaten Bandung tidak berjalan dan stagnan. "Jangan disalahpahami. Kunjungan ini untuk memperbaiki Bumdes di sini," kata Aep.
Dikatakannya, hampir seluruh desa yang berjumlah 276 di Kabupaten Bandung memang sudah memiliki Bumdes. Namun, dari jumlah itu belum ada satupun yang sudah aktif, apalagi maju. Kalaupun ada masih menuju maju.
Aep membantah jika kunjungannya hanya untuk kepentingan jalan-jalan, apalagi menghambur-hamburkan uang rakyat. Dikatakannya, alasan Dewan memilih Bali karena Bumdes di hampir semua desa di Bali sudah aktif. "Kita bukan hanya untuk hiburan atau jalan-jalan, tetapi mengkaji dan berusaha mendaptkan informasi dari kinerja Bumdes di sana," jelasnya.
Dia juga membantah jika kunjungan Dewan yang selama ini dilakukan tak ada manfaatnya, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Dia menyebutkan hasil kunjungan ke Batam beberapa bulan lalu, yang sudah terlihat hasilnya. "Dari hasil ke Batam dalam penanganan limbah, kami sudah koordinasi dengan BPLH, dan BPLH juga sudah memanggil pemilih pabrik penyebab limbah," dia menandaskan.
Dijelaskannya, hasil kunjungan mengenai Bumdes nantinya akan ditindaklanjuti dengan evaluasi. Evaluasi tersebut akan disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). "Nanti mereka yang akan menyampaikan ke pengelola Bumdes."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
