REPUBLIKA.CO.ID,KUALA LUMPUR--Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) Malaysia yang akan berfungsi sebagai pengawas penjualan sukuk, menuai kritik para bankir dan pakar hukum ekonomi syariah. Dewan syariah dinilai hanya akan menambah rantai birokrasi dalam industri sukuk Malaysia yang kini memimpin pasar sukuk dunia dengan nilai mencapai satu triliun dolar AS.
Pembahasan pembentukan DSN di Malaysia kini tengah memasuki tahap akhir. Usulan pembentukan DSN diinisiasi oleh pemerintah melalui forum bersama para cendekiawan dan para ahli ekonomi Islam (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI). Selain mengawasi transaksi sukuk, DSN akan menjadi lembaga penilai apakah sebuah produk keuangan sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat.
Sekretaris Jenderal Manama, sebuah lembaga pemerhati keuangan Islam berbasis di Bahrain, Mohamad Nedal Alchaar, mengungkapkan, usulan pembentukan DSN Malaysia akan segera diluncurkan pada awal tahun depan. Para pemangku kebijakan keuangan Islam di Malaysia berpendapat, DSN akan membantu para investor dengan memberikan jaminan pemenuhan standar kehalalan sebuah produk keuangan yang diperdagangkan di Kuala Lumpur.
Namun menurut Nedal Alchaar, keberadaan DSN hanya akan memperlambat pertumbuhan sukuk di Malaysia yang diperkirakan akan berkembang hampir tiga kali lipat atau sekitar 2,8 triliun dolar AS pada tahun 2015 mendatang. Mengutip data yang dikeluarkan CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn. dan firma hukum King & Spalding LLP Atlanta, Nedal menyatakan, perubahan struktur kebijakan keuangan Islam di Malaysia juga bakal memperlambat persetujuan penjualan sukuk yang tahun ini turun sebesar 19 persen.
Deputi Direktur King & Spalding LLP Atlanta, Jawad A Ali, menambahkan, regulasi baru tersebut hanya akan menambah ‘birokrasi hukum’ dalam industri keuangan Islam di Malaysia. “Saya yakin, DSN hanya akan memperlambat pertumbuhan industri keuangan Islam Malaysia dan menurunkan daya saing mereka dalam perekonomian global,” ujar Jawad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
